Usai Bikin Resah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ubah Kebijakan Soal Gas 3 Kg

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya mengubah kebijakan yang diterbitkannya soal teknis penjualan gas elpiji ukuran 3 kg setelah membuat resah masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat mengeluarkan kebijakan jika para pengecer tak bisa lagi menjual gas bersubsidi itu langsung ke masyarakat.

Dalam aturan yang ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, masyarakat utamanya dari kalangan miskin selaku penerima manfaat harus membeli ke pangkalan gas.

Setelah membuat pusing masyarakat bahkan ada warga yang meninggal dunia saat mengantre gas elpiji 3 kg, Ketua Umum Partai Golkar itu langsung mengubah kebijakan.

Presiden Prabowo Subianto pun mengunstruksikan agar Bahlil secepatnya menganulir kebijakannya dan membuat aturan lebih baik dalam distibusi gas elpiji 3 kg itu.

Dalam siaran pers yang diterima Wartawan.id, Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer elpiji 3 kg di Indonesia sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan.

Langkah ini, disampaikan Pembantu Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

“Atas perintah Bapak Presiden, saya baru saja ditelepon pagi ini. Beliau menegaskan bahwa elpiji 3 kg dan subsidinya harus tepat sasaran serta harganya tetap terjangkau,” kata Bahlil.

“Maka, mulai hari ini, seluruh pengecer di Indonesia kembali aktif,” ujarnya menambahkan.

Bahlil menegaskan bahwa dengan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan, distribusi elpiji 3 kg akan lebih terkendali. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga serta potensi penyalahgunaan subsidi.

“Dalam menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden, kami menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan,” kata mantan Anak buah Jokowi itu.

“Ini bertujuan agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan,” tuturnya melanjutkan.

Bahlil juga menjelaskan mekanisme penyaluran elpiji ukuran 3 kg, yang dimulai dari PT Pertamina (Persero) hingga ke pengecer.

Namun selama ini, Bahlil berdalij pemantauan distribusi hanya dapat dilakukan di tingkat pangkalan, baik dari sisi harga maupun jumlah pasokan.

Selain itu, Bahlil menyadari bahwa pemerintah perlu memitigasi dampak dari perubahan sistem ini dengan lebih baik ke depan.

“”Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya. Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Menteri Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan guna memantau distribusi elpiji 3 kg.

“Saya bersama Dirut Pertamina, Pangdam, dan tim dari USPM mengecek langsung proses distribusi LPG 3 Kg bersubsidi,” ungkapnya.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai dan distribusi berjalan lancar,” kata Pucuk pimpinan partai beringin itu menandaskan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) meminta warga tidak panik menyikapi kondisi gas elpiji 3 kg. Pasalnya, saat ini stoknya di Bandung aman

“Kami terima kepastian dari Pertamina, stok elpiji 3 kg ini aman untuk Bandung dan malah nanti akan ditambah extra dropping atau fakultatif,” kata Kepala Disdagin Ronny Ahmad Nurudin dalam keterangannya.

Di tengah banyanya keluhan warga, Ronny mengklaim ketersediaan gas bersubsidi itu sebenarnya mencukupi. Kesulitan warga untuk memperoleh elpiji 3 kg karena adanya aturan baru dari pusat (Kementerian ESDM).

“Kami menduga kesulitan warga itu disebabkan ada aturan baru per 1 Februari tentang larangan pengecer menjual ke konsumen. Warga yang biasa membeli ke warung harus ke pangkalan,” ungkap Ronny.

Kendati stok aman, Ronny memastikan, pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan. Di luar itu, Ronny mengimbau agar warga Bandung tak panik dan juga tak perlu membeli gas melon itu secara berlebihan.

“Kita selalu berusaha agar warga bisa memperoleh kebutuhannya dengan lancar. Jika ada kekurangan stok, tentu kita akan berkoordinasi dengan jajaran Pertamina,” tutur Kepala Disdagin Kota Bandung itu.

“Warga yang telah terdata pemerintah pusat bisa membeli elpiji 3 kg hanya dengan menyebutkan NIK. Sedangkan yang belum terdata, bisa membawa KTP dan KK dan akan didata menggunakan aplikasi,” katanya menandaskan.