Warga Sulit Beli Elpiji 3 Kg, Polisi Gercep Periksa Stok Pangkalan Gas
Warga Kabupaten Bandung mengalami kesulitan untuk membeli elpiji 3 kg imbas aturan baru pemerintah. Guna mengatasi persoalan itu, jajaran kepolisian bergerak memeriksa stoknya di pangkalan gas.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono melalui Kapolsek Pameungpeuk Polresta Bandung AKP Asep Dedi menyebut pengecekan itu untuk melihat bagaimana ketersedian gas elpiji 3 kg bagi masyarakat.
“Pengawasan dan penertiban sangat penting dilakukan untuk mengatasi adanya potensi penyalahgunaan di tengah sulitnya warga membeli elpiji 3 kg saat ini,” ujar Asep dalam keterangannya, Selasa 4 Februari 2025.
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Personel Polsek Pameungpeuk, lanjut Asep, diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal dan memastikan distribusi gas elpiji 3 kg berlangsung lancar dan sesuai aturan.
“Selain itu, untuk menjaga ketersediaan gas bersubsidi itu di pasaran. Karena sangat penting juga memastikan kebutuhan masyarakat kurang mampu terpenuhi,” kata Perwira pertama Polri itu menegaskan.
Diutarakan Kapolsek Pameungpeuk, gas elpiji 3 kg yang telah disubsidi pemerintah merupakan salah satu sumber energi penting bagi keluarga kurang mampu untuk memasak dan untuk keperluan sehari-hari.
Dengan menjaga pasokan yang cukup, kata Asep, masyarakat tidak perlu merasa khawatir mengenai kelangkaan gas dan dapat membeli dengan harga yang wajar, sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
“Semoga upaya pengawasan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam distribusi elpiji 3 kg serta menjaga ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan kebijakan baru dengan menghentikan suplai Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg ke pengecer per 1 Februari 2025 ini.
Atas dasar keputusan itu, masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia sekarang hanya bisa membeli elpiji melon itu di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina (Persero).
Ada beberapa alasan akhirnya pengecer tak lagi mendapatkan elpiji. Salah satunya, Kementerian ESDM mendapatkan laporan bahwa program subsidi gas berwarna hijau bagi warga tak mampu tersebut tidak sasaran.
Dengan masyarakat membeli bahan bakar gas di pangkalan, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengklaim bisa mengontrol harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan.
Di tengah kecemasan warga mencari gas elpiji 3 kg, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar segera mengubah kebijakannya.
Prabowo berharap elpiji subsidi 3 kilogram itu tetap bisa dijual oleh pengecer. Informasi tersebut disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Disampaikan Dasco, Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa.
Nantinya para pengecer elpiji 3 kilogram harus mendaftar menjadi sub-pangkalan agar bisa menjual gas bertabung hijau tersebut.
Namun, disampaikan Dasco, Presiden Prabowo ingin agar pengecer tetap bisa menjual gas elpiji 3 kilogram selama proses pendaftaran menjadi agen sub-pangkalan secara parsial.
Data Pertamina mencatat, dari total hampir 63 juta NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terdaftar dalam sistem MAP, sebanyak 375.000 NIK merupakan pengecer.
Sisanya terdiri dari 53,7 juta NIK merupakan rumah tangga, 8,6 juta NIK bergerak di usaha mikro, dan 50.000 NIK merupakan petani dan nelayan.