Gaji PNS Naik 2026 Nanti? Begini Jawaban dari Pemerintah

Belakangan ini banyak pegawai negeri sipil mulai penasaran dan bertanya apakah gaji PNS naik 2026 nanti? Pertanyaan ini wajar muncul, apalagi setelah pemerintah menaikkan besaran gaji pada 2025.

Kenaikan gaji para abdi negara pada tahun ini, berdasarkan informasi yang dihimpun Wartawan.id, lahir sebagai salah satu bagian dari delapan quick wins dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2025.

Persentasenya pun cukup signifikan antara 8 hingga 12 persen dan memberikan harapan baru bagi jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Tapi bagaimana dengan tahun depan? Apakah akan ada penyesuaian gaji lagi?

Untuk saat ini, jawabannya masih menggantung. Berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Keuangan, belum ada keputusan resmi soal kenaikan gaji PNS tahun 2026.

Dalam nota keuangan APBN 2026, tidak ditemukan adanya alokasi dana khusus untuk penyesuaian gaji ASN. Pihak pemerintah melalui pejabat Kementerian Keuangan pun ikut memberikan penjelasan

Soal gaji PNS naik 2026, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu Republik Indonesia Tri Budhianto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Kalau kita bicara APBN 2026, belum terlihat adanya alokasi kenaikan gaji,” begitu kata Tri Budhianto.

Menariknya, perubahan kabinet pada September 2025 juga ikut mempengaruhi arah kebijakan fiskal pemerintah.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dan mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Pergantian ini menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam urusan kesejahteraan ASN.

Purbaya, yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), membawa gaya kepemimpinan yang lebih teknokratik dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan anggaran.

Dalam beberapa pernyataannya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana resmi menaikkan gaji ASN pada 2026.

Menurutnya, pemerintah tengah fokus menstabilkan keuangan negara pasca belanja besar di tahun 2025, termasuk pembiayaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan bantuan sosial.

“Kita harus realistis. Semua kebijakan terkait gaji ASN harus berbasis pada kemampuan fiskal,” ujar Purbaya dalam sebuah wawancara.

Sikap ini cukup berbeda dengan pendekatan sebelumnya di era Sri Mulyani, yang lebih terbuka pada skema kenaikan gaji reguler setiap beberapa tahun.

Purbaya dikenal lebih konservatif dan menekankan pentingnya efisiensi belanja negara.

Namun begitu, ia tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian gaji PNS jika kondisi ekonomi Indonesia membaik di pertengahan 2026, terutama bila pendapatan negara dari pajak dan ekspor menunjukkan tren positif.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa keputusan soal kenaikan gaji PNS sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan, meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 sudah memuat poin tentang peningkatan kesejahteraan ASN, namun pelaksanaan teknisnya masih menunggu arahan lebih lanjut.

“Kalau sudah ada arahan dari Menkeu dan Presiden, BKN siap menyesuaikan sistem penggajian nasional,” ungkap Zudan.

Bila menengok ke belakang, pola kenaikan gaji ASN memang tidak selalu terjadi tiap tahun. Setelah kenaikan terakhir pada 2019 di era Presiden Jokowi, gaji ASN baru kembali naik pada 2025 di masa Presiden Prabowo.

Enam tahun tanpa penyesuaian membuat banyak ASN atau PNS berharap kebijakan serupa bisa berlanjut secara rutin. Tapi realitas fiskal sering kali jadi penentu utama.

Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan menaikkan gaji dengan menjaga stabilitas ekonomi dan defisit anggaran.

Data dari Kemenkeu mencatat bahwa belanja pegawai dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp305 triliun, naik sekitar 8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika pemerintah kembali menaikkan gaji ASN pada 2026 tanpa peningkatan pendapatan negara, beban fiskal akan semakin berat. Karena itu, keputusan semacam ini tidak bisa diambil tergesa-gesa.

Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji tidak akan mengganggu program pembangunan lain atau menambah tekanan terhadap utang publik.

Meski demikian, arah kebijakan jangka menengah pemerintah tetap mengarah pada peningkatan kesejahteraan ASN.

Dalam Perpres 79/2025, peningkatan gaji dan tunjangan ASN disebut sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Artinya, meskipun tahun depan belum ada kenaikan, rencana jangka panjang untuk memperbaiki sistem penggajian ASN tetap berjalan.

Salah satunya lewat reformasi struktur gaji berbasis kinerja yang sedang disiapkan oleh Kementerian PANRB.

Model baru ini bertujuan agar kenaikan pendapatan ASN tidak lagi semata-mata bergantung pada masa kerja atau golongan, melainkan juga pada kinerja dan hasil evaluasi tahunan.

Dengan begitu, ASN yang produktif akan mendapat penghargaan lebih besar. Sistem ini juga dianggap lebih adil dan bisa mendorong profesionalisme birokrasi di seluruh level pemerintahan.

Dari sisi lapangan, reaksi ASN terhadap isu ini beragam. Sebagian mengaku kecewa karena berharap ada kenaikan lanjutan tahun depan, terutama dengan naiknya biaya hidup di berbagai daerah.

Namun, banyak juga yang memahami situasi fiskal pemerintah saat ini. “Kalau pun belum naik, yang penting tunjangan dan insentif tidak terlambat cair,” kata Sari, seorang ASN di Bandung.

Pandangan ini mencerminkan harapan umum ASN agar kesejahteraan mereka tetap diperhatikan, meski tanpa kenaikan gaji besar.

Di sisi lain, para ekonom melihat bahwa kebijakan kenaikan gaji ASN memang harus dilakukan secara bertahap. Purbaya Yudhi Sadewa sendiri dikenal berhati-hati dalam menambah belanja negara.

Disampaikan Purbaya, setiap tambahan gaji ASN yang tidak diimbangi produktivitas bisa menimbulkan efek inflasi dan menekan daya saing ekonomi.

Karena itu, lanjut Menteri Koboi itu, kenaikan harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kesimpulannya untuk sekarang belum ada keputusan resmi soal gaji PNS naik 2026 nanti. Pemerintah masih menunggu hasil evaluasi fiskal nasional, termasuk kondisi penerimaan pajak dan belanja negara.

Kendati begitu, bukan berarti harapan sudah tertutup. Jika ekonomi menunjukkan tren positif, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengumumkan penyesuaian gaji tambahan pada pertengahan 2026 lewat revisi APBN atau kebijakan insentif baru.

Sementara menunggu keputusan resmi, yang jelas pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada kesejahteraan ASN melalui berbagai kebijakan non-gaji, seperti tunjangan kinerja, insentif berbasis prestasi, dan peningkatan fasilitas kerja.

Dengan arah kebijakan seperti itu, harapan ASN untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik di masa depan masih sangat terbuka tinggal menunggu waktu dan kesiapan fiskal negara.