Amplop Kondangan Kena Pajak Pemerintah? Ini Penjelasannya

Jagat media sosial ramai memperbincangkan kabar soal amplop kondangan kena pajak. Banyak yang kaget, bingung, bahkan emosi.

Gimana nggak? Baru aja habis-habisan nyiapin hajatan, eh malah muncul wacana kalau amplop dari tamu harus dilaporkan dan dikenai pajak.

Saking hebohnya, beberapa warganet langsung berspekulasi pemerintah makin nekat cari duit, sampai-sampai amplop kondangan pun mau dipajaki.

Tapi sebelum kamu makin emosi atau salah paham, yuk kita bahas secara jernih, berdasarkan data resmi dari DJP dan komentar DPR. Biar kamu tahu, mana fakta dan mana yang cuma salah paham.

Isu amplop kondangan kena pajak ini mencuat setelah beredarnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut bahwa penerimaan uang atau hadiah termasuk dalam objek pajak, kecuali dikecualikan oleh Undang-undang.

Pernyataan itu dipelintir oleh beberapa akun dan media sehingga muncul narasi bahwa uang amplop dari tamu kondangan bakal dipajaki. Padahal, konteks lengkapnya tidak seperti itu.

Melihat respons publik yang memanas, DJP langsung memberikan klarifikasi. Lewat laman resmi dan wawancara dengan media, DJP menegaskan bahwa amplop kondangan bukan objek pajak.

Dalam keterangan yang disampaikan DJP pada 24 Juli 2025, ditegaskan bahwa uang amplop yang diterima dari tamu undangan di acara pernikahan, khitanan, atau hajatan lainnya, bukan objek pajak.

Menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penerimaan hibah atau sumbangan tidak dikenai pajak selama:

• Tidak berasal dari hubungan usaha atau pekerjaan,

• Bukan pemberian berulang atau rutin,

• Tidak menimbulkan timbal balik kewajiban kepada penerima.

Nah, amplop nikahan termasuk dalam kategori hibah sosial, jadi aman. Saking hebohnya isu ini, Komisi VI DPR RI pun angkat bicara.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyebut bahwa jika betul ada rencana memajaki amplop kondangan, maka itu adalah kebijakan tragis yang bikin rakyat menjerit.

“Kalau negara sudah memikirkan pungut pajak dari uang sumbangan hajatan, ini sudah keterlaluan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus memperbaiki ekonomi daripada menambah beban rakyat kecil.

Tapi lagi-lagi, DJP membantah wacana itu. Mereka menegaskan tidak ada niat maupun kebijakan untuk menarik pajak dari uang kondangan.

Alasan kenapa isu amplop kondangan kena pajak pemerintah ini cepat viral dan bikin panik sebenarnya masuk akal. Pertama, masyarakat memang lagi sensitif dengan kebijakan fiskal.

Kedua, banyak orang belum paham mana yang termasuk objek pajak dan mana yang bukan. Ditambah lagi, sekarang hampir semua transaksi bisa dilacak baik itu pakai QRIS, transfer bank, e-wallet, dan sebagainya.

Jadi ketika ada seseorang yang menerima uang besar via transfer, sistem perbankan bisa mencatat aktivitas itu meski belum tentu itu berarti otomatis kena pajak.

Inilah yang bikin sebagian orang langsung mikir kalau uang transfer dari tamu dianggap penghasilan, terus gimana?

Jawabannya selama uang itu bukan hasil kerja atau bisnis, dan sifatnya sosial, maka tidak dikenai pajak. Biar makin jelas, yuk kita lihat contoh konkret:

Tidak kena pajak:

• Uang amplop nikahan yang diterima sekali dalam hidup.

• Sumbangan syukuran atau acara keluarga.

• Bantuan dari teman saat sakit atau musibah.

Potensi kena pajak:

• Amplop yang diberikan sebagai imbalan kerja atau jasa.

• Kegiatan hajatan yang ternyata bagian dari bisnis (misalnya event organizer menerima amplop sebagai fee).

• Uang sumbangan yang diterima rutin dari perusahaan, tapi dibungkus seolah “hadiah.”

Jadi, semuanya kembali ke niat, konteks, dan frekuensi. Pajak tidak serta merta memungut dari semua transaksi pribadi.

Di tengah gempuran kritik, DJP berulang kali menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendorong transparansi dan kepatuhan pajak, bukan memperas rakyat.

Mereka sadar bahwa masih banyak miskonsepsi soal pajak, apalagi di era digital. Maka itu, DJP membuka ruang klarifikasi agar masyarakat tidak salah sangka.

Bahkan DJP menyarankan masyarakat untuk bertanya langsung jika ada kebingungan soal perpajakan pribadi. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan sederhana:

Amplop kondangan tidak kena pajak.
Selama pemberian tersebut dalam konteks sosial dan bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan, maka uangnya bebas pajak.

Namun, penting juga untuk tetap melek pajak. Kalau kamu terima dana dalam jumlah besar dan rutin, misalnya dari endorse, fee freelance, atau bisnis kecil-kecilan, baru deh kamu wajib lapor SPT.

Intinya kabar soal amplop kondangan kena pajak memang sempat bikin heboh. Tapi setelah ditelaah lebih dalam, ternyata itu hanya salah tafsir dan disinformasi yang bikin netizen panik.

DJP sudah menyatakan dengan tegas bahwa uang sumbangan hajatan tidak akan dipajaki. Yang penting sekarang, yuk sama-sama belajar soal pajak biar nggak gampang termakan hoaks.

Karena kadang, yang bikin panik bukan kebijakannya tapi miskomunikasi soal aturannya.