Kebakaran di Bandung Terbaru: Data Hingga Juni 2025 Tercatat 113 Kasus
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) telah merilis data kebakaran di Bandung terbaru sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir ini peristiwa kebakaran kembali marak terjadi baik itu di area pemukiman penduduk hingga fasilitas umum di Kota Kembang.
Menurut data kebakaran di Bandung terbaru hingga pertengahan tahun 2025, Disdamkarmat memandang ada tren peningkatan kasus bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sejumlah faktor seperti korsleting listrik dan perilaku lalai masyarakat seperti penggunaan terminal listrik yang berlebihan atau membakar sampah sembarangan jadi penyebabnya.
Ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Diskardamkarmat mengajak semua masyarakat untuk lebih peduli pada keselamatan lingkungan rumah masing-masing.
Untuk meminimalisir lonjakan kasus kebakaran di Bandung terbaru, pemerintah kini mulai kembali merutinkan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar potensinya bisa ditekan.
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bandung M Yusuf Hidayat memaparkan, fungsi Disdamkarmat saat ini bukan hanya untuk pemadaman.
Tetapi, lanjut Yusuf, jajarannya memiliki tugas dan fungsi juga mencakup penyelamatan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Sekarang kami sudah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Artinya, selain pemadaman, kami juga bertanggung jawab terhadap penyelamatan, mitigasi, dan edukasi kebakaran kepada masyarakat,” ujar Yusuf dikutip Wartawan.id.
Yusuf menyampaikan, hingga pertengahan tahun 2025, tercatat 113 kejadian kebakaran di Kota Bandung, dengan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penyebab utama kebakaran umumnya berasal dari korsleting listrik dan perilaku lalai masyarakat, seperti penggunaan terminal listrik berlebihan atau membakar sampah sembarangan.
“Sebetulnya 90% kebakaran terjadi karena kelalaian manusia. Kami fokus pada edukasi, pelatihan, dan simulasi agar masyarakat tahu bagaimana mencegah dan menangani api di awal kejadian,” ungkap Yusuf.
Yusuf menuturkan, pendekatan berbasis kawasan merupakan hal penting, karena objek kebakaran bisa berada di berbagai lingkungan baik permukiman, fasilitas umum, hingga kendaraan di area padat penduduk.
Oleh sebab itu, Yusuf menilai, strategi penanganan pun disesuaikan dengan melibatkan stakeholder lokal termasuk edukasi masyarakat mengenai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), karung basah, dan sistem proteksi gedung.
Yusuf juga menanggapi kebutuhan armada khusus untuk menjangkau gedung-gedung tinggi, serta pentingnya regulasi teknis seperti pemasangan sprinkler dan sistem proteksi kebakaran pada bangunan-bangunan komersial.
“Kita juga terus menjalin koordinasi dengan BPBD karena penanggulangan kebakaran termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yang diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM),” kata Yusuf menegaskan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Iqbal Mohamad Usman menyebut infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang penting dalam penanggulangan kebakaran.
Lebih jauh, Iqbal mengapresiasi kinerja tim pemadam kebakaran yang dinilai sigap dan responsif dalam menangani kejadian kebakaran.
Dia mencontohkan pengalaman pribadinya saat terjadi kebakaran di kawasan Antapani beberapa waktu lalu.
“Waktu itu kebakaran terjadi di sebuah ruko, dan dalam waktu kurang dari lima menit mobil pemadam sudah tiba di lokasi. Ini menunjukkan respons yang luar biasa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Iqbal.
Namun demikian, Iqbal menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi tantangan, terutama terkait akses jalan yang sempit di sejumlah wilayah Kota Bandung.
“Armada yang dimiliki Disdamkarmat sudah cukup memadai. Tapi, ketika dihadapkan dengan kondisi jalan yang sempit dan padat, kecepatan mobilitas menuju lokasi kebakaran menjadi terkendala,” ucapnya.
“Ini harus menjadi perhatian serius kami di Komisi III,” kata Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan.
Tak hanya soal armada, Iqbal juga menekankan pentingnya penyediaan hidran dan akses air bersih di kawasan rawan kebakaran, seperti di wilayah Bukit Batu yang memiliki tujuh titik hidran.
“Kami mendorong agar aspek proteksi kebakaran menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur dasar,” tutur Iqbal menandaskan.