Begini Cara Tangkal Misinformasi dan Hadapi Era Disrupsi Digital Saat Ini

Ditengah maraknya disinformasi dan tantangan era disrupsi digital saat ini, humas pemerintah harus berperan lebih dari sekadar penyampai informasi.

Jajaran humas pemerintah diberbagai bidang harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin masif.

Pesan tersebutdisampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid. Menurutnya, pemerintah hanya reaktif merespons.

“Jangan hanya sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya dalam keterangannya

Lebih lanjut, Meutya menekankan, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi juga strategi nasional dalam mengelola narasi publik.

Mantan jurnalis itu mengibaratkan kerja humas seperti tim sepak bola tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak,” kata Meutya.

“Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” ucap Menkomdigi itu menambahkan.

Meutya menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial.

Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial.

Sementara itu, survei IDN Research Institute (2025) mencatat bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” kata Meutya.

Menurutnya, akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ungkap Meutya.

Di era konvergensi media, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas.

Oleh karena itu, peran humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” ujarnya.

Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.

Meutya menekankan pentingnya sinergi agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.

Sedangkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar adanya,” tutur Meutya.

“Humas pemerintah harus bisa bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis,” katanya menandaskan.