Polemik Soal Bandara Husein Sastranegara Dibuka Kembali
Bandara Husein Sastranegara dibuka kembali menuai polemik. Sejumlah pihak secara bergantian menyampaikan pandangan pasca bergulirnya wacana bandar udara di Bandung itu bakal beroperasi lagi.
Salah satu tokoh yang memberikan pernyataan soal polemik Bandara Husein Sastranegara dibuka kembali adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ono Surono.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI P itu bahkan tidak setuju jika Bandara Husein Sastranegara dibuka kembali beroperasi. Dia pun mengungkap alasan mengapa menolaknya.
“Saya paling tidak setuju bila Bandara Husein Sastranegara dibuka kembali. Hal ini lantaran Jawa Barat telah memiliki Bandara Kertajati yang bertaraf internasional di Majalengka,” kata Ono kepada Wartawan.id.
“Kita ingat pemerintah punya kebijakan strategis, yang salah satunya adalah Bandara Kertajati dan merupakan proyek strategis nasional,” ujar Legislator dari Daerah Pemilihan atau Dapil XII Jabar itu menambahkan.
Menurut Ono, dibandingkan membuka kembali Bandara Husein Sastranegara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk memaksimalkan Bandara Kertajati yang telah menghabiskan dana Rp 5,4 triliun.
“Jadi lebih baik pemerintah memaksimalkan Bandara Kertajati yang merupakan bandaranya rakyat Jawa Barat. Apalagi kita sudah mempunyai akses Tol Cisumdawu yang hanya satu jam perjalanan dari Kota Bandung.
Diutarakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu, Bandara Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka memiliki berbagai macam fasilitas yang sudah layak.
Maka itu, disampaikan Ono, pihaknya mendorong pemerintah memaksimalkan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.
Ono juga menyebut ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah agar Bandara Kertajati dapat sejajar dengan bandara besar lain yang ada di Tanah Air.
“Yang pertama terkait airport, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada harus dimaksimalkan. Kedua terkait airline atau maskapai-maskapai penerbangan, dan terakhir adalah travel agent,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini menilai perlu peran besar pemerintah dalam memajukan Kertajati, salah satunya melalui perjalanan haji dan umrah.
Terlebih, diutarakan mantan Anggota DPR RI itu, pasar Jawa Barat ini sangat besar.
“Kalau kita bisa manfaatkan dari sisi jarak, ya kalau kita bandingkan antara Bandung-Jakarta, Indramayu-Jakarta, Pangandaran-Jakarta, Garut-Jakarta, tidak terlalu dekat juga kan apabila dibandingkan mereka pergi melalui Kertajati,” ucapnya.
“Ada 20 kabupaten/kota di Jawa Barat yang bisa kita gerakkan. Masyarakat Jawa Barat yang mau umrah bisa pergi melalui Bandara Kertajati,” kata Ono menjelaskan.
Lebih jauh, Ono pun meyakini Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan akan konsisten menjadikan Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Saya yakin gubernur yang baru, Kang Dedi Mulyadi, akan konsisten membuat Ciayumajakuning, dimana salah satunya Majalengka dengan Kertajati, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat selain Pelabuhan Patimban,” kata Ono menandaskan.