Petisi Batalkan Pelaksanaan TKA 2025 Viral, Kenapa?

Petisi batalkan pelaksanaan TKA 2025 viral. Ratusan ribu tanda tangan menuntut penundaan karena masalah kesiapan dan fairness. Simak kronologi, tuntutan, dan respons pemerintah.

Saa ini mendadak muncul gelombang protes keras yang disuarakan kalangan pelajar dan para orang tua dengan sebuah petisi bertajuk Batalkan Pelaksanaan TKA 2025.

Petisi ini dibuat oleh akun Siswa Agit di Change.org dan menuntut pembatalan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menurut penggagasnya terlalu mendadak dan memberatkan peserta.

Alasan utama para penandatangan siswa belum siap, sosialisasi kurang, dan pelaksanaannya berisiko menghasilkan tekanan mental yang besar pada murid SMA/SMK.

Skenario di lapangan memang menunjukkan dinamika kuat. Pendaftaran TKA 2025 sendiri telah resmi ditutup pada 5 Oktober 2025, dengan angka peserta yang besar lebih dari 3,5 juta calon siswa dari hampir 44 ribu satuan pendidikan tercatat ikut daftar.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa tahap berikutnya adalah persiapan teknis dan pelaksanaan yang terjadwal, sementara dinas pendidikan daerah diminta mendampingi sekolah-sekolah.

Namun bagi sebagian siswa, langkah cepat ini terasa seperti dipaksa mengikuti kebijakan baru tanpa persiapan memadai.

Jadi apa isi petisi itu dan apa saja tuntutan utamanya? Menurut rangkuman Wartawan.id, pembuat petisi menyoroti beberapa poin. Antara lain:

(1) TKA dianggap pemberlakuan mendadak yang tidak memberi waktu adaptasi;

(2) Sistem daring yang dipilih memiliki risiko teknis (koneksi, server, integritas data);

(3) Ada kekhawatiran soal tekanan psikologis dan fairness karena kesiapan berbeda antar sekolah; dan

(4) Meminta pemerintah menunda atau mengevaluasi ulang pelaksanaan sampai persiapan lebih merata.

Petisi ini juga menyertakan tautan dan bukti sehingga mudah bagi publik memeriksa sendiri penggalangan tanda tangan yang berjalan.

Pihak pemerintah dan penyelenggara punya jawaban sendiri. Kepala BSKAP dan Kemendikdasmen menegaskan bahwa TKA adalah bagian dari penilaian nasional yang menggantikan Ujian Nasional sebelumnya, bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran secara lebih terstandar.

Pelaksanaan diklaim sudah melalui koordinasi dengan dinas daerah, dan sejumlah tryout serta gladi bersih sudah digelar sebelum hari-H untuk menguji kesiapan sistem.

Pemerintah juga menyatakan akan menekankan integritas dan teknis pelaksanaan agar proses berjalan adil. Namun, perbedaan antara klaim kesiapan penyelenggara dan pengalaman siswa di lapangan inilah yang menimbulkan protes tersendiri.

Mengapa petisi ini mendapat respons besar dari publik? Ada beberapa alasan emosional dan praktis. Pertama, besar-kecilnya dampak TKA diberlakukan nasional, sehingga kebijakan mendadak terasa memengaruhi jutaan anak dan keluarganya.

Kedua, ketidakmerataan kesiapan sekolah di daerah terpencil mungkin belum siap infrastruktur daringnya, sementara sekolah perkotaan lebih beruntung.

Kemudian ketiga, faktor kesehatan mental. Siswa yang selama ini beradaptasi dengan kurikulum baru merasa terbebani dengan tambahan asesmen besar.

Kombinasi faktor inilah yang membuat seruan batalkan TKA 2025 bergema di media sosial dan platform penggalangan opini.

Lalu, apa opsi solusi yang realistis agar semua pihak merasa adil? Dari sudut pandang kebijakan dan praktik, beberapa langkah yang masuk akal, seperti:

1. Evaluasi teknis segera. Lakukan audit kesiapan server dan akses daring di sekolah-sekolah prioritas untuk mengidentifikasi titik lemah sebelum ujian massal;

2. Fleksibilitas pelaksanaan. Bagi daerah yang belum siap, pertimbangkan penjadwalan ulang atau pilihan jalur offline yang aman;

3. Perpanjangan masa sosialisasi. Tambah tryout dan simulasi yang memberi ruang adaptasi bagi siswa dan guru;

4. Dukungan psikologis. Buka layanan konseling untuk siswa yang mengalami kecemasan atau tekanan jelang ujian;

5. Dialog publik. Fasilitasi pertemuan antara perwakilan siswa, orang tua, guru, dan Kemendikdasmen untuk mencari titik tengah.

Aksi like/sign petition memang memberi tekanan publik tetapi solusi jangka panjang membutuhkan dialog konstruktif, bukan sekadar gesekan media sosial.

Petisi berhasil membuat pemerintah dan masyarakat menengok ulang aspek teknis dan sosial kebijakan.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah langkah korektif yang diambil cukup cepat dan tepat sehingga TKA 2025 tetap bisa berjalan adil dan bermartabat?

Tuntutan dalam petisi batalkan pelaksanaan TKA 2025 muncul dari keresahan nyata: soal kesiapan teknis, keadilan antar daerah, dan kesehatan mental pelajar.

Pemerintah menegaskan kesiapan dan urgensi TKA sebagai bagian reformasi penilaian, namun sinyal protes yang sudah berhasil mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi pelaksanaan dan dialog terbuka agar kebijakan besar yang berdampak nasional tidak meninggalkan korban belajar.

Jika kamu terlibat sebagai siswa, orang tua, atau guru cek isi petisi resmi, pantau pengumuman Kemendikdasmen, dan sampaikan aspirasi lewat jalur yang konstruktif agar perubahan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kepentingan peserta didik.