Nadiem Makarim Layak Diperiksa di Kasus Korupsi Laptop Kemendikbudristek?
Apakah Nadiem Makarim layak diperiksa dalam dugaan korupsi laptop di Kemendikbudristek ini? Sebab, saat proyek ini dijalankan, dia menjabat sebagai menteri dan punya peran strategis dalam kebijakan digitalisasi tersebut.
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ini terus menjadi sorotan publik. Anggaran jumbo yang mencapai Rp9,9 triliun ini diduga tak berjalan sesuai aturan, dan kini menyeret sejumlah nama.
Banyak pihak mulai mendesak agar Nadiem Makarim dimintai keterangan. Pasalnya, dugaan persekongkolan, perubahan spesifikasi laptop sepihak, dan hasil uji coba yang tak efektif, semua terjadi di masa kepemimpinannya.
Wajar jika muncul dorongan publik agar mantan menteri yang kerap melahirkan kebijakan aneh itu segera diperiksa dalam dugaan kasus korupsi laptop di Kemendikbudristek demi membuka fakta-fakta yang sebenarnya.
Bila melihat ke belakang, sosok pengusaha muda itu selalu menjadi sorotan ketika dipilih oleh Mantan Presiden Jokowi menjadi pembantunya menempati posisi Mendikbudristek.
Kronologi Kasus
Pengadaan laptop berbasis Chrome OS oleh Kemendikbudristek dilakukan pada periode 2019–2022 dengan tujuan mendukung digitalisasi pendidikan. Namun, Kejaksaan Agung menemukan indikasi proyek ini tidak efektif terjadi pemufakatan jahat dalam proses pengadaannya.
Salah satu temuan penting pada 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook yang hasilnya dinilai tidak efektif karena keterbatasan infrastruktur internet di berbagai daerah. Meskipun demikian, pengadaan tetap dilanjutkan.
Posisi Nadiem Makarim
Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode tersebut, Nadiem memiliki peran sentral dalam kebijakan pengadaan ini. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa semua pihak yang dapat membuat terang tindak pidana ini, termasuk Nadiem, berpotensi untuk dipanggil dan diperiksa.
Penyidik telah melakukan penggeledahan di apartemen dua staf khusus Nadiem, yaitu FH dan JT, dan menyita berbagai dokumen serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus ini
Nilai Proyek dan Potensi Kerugian Negara
Total anggaran untuk pengadaan laptop ini mencapai Rp9,9 triliun, yang terdiri dari Rp3,58 triliun dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Harga satuan laptop berkisar antara Rp5,5 juta hingga Rp10 juta, namun spesifikasinya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.
Indonesian Audit Watch (IAW) juga mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan keterlibatan pihak swasta yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat Kemendikbudristek.
Dugaan Persekongkolan
Kejaksaan Agung menduga adanya persekongkolan dalam pengadaan laptop ini, di mana spesifikasi teknis diubah untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.
Padahal, tim teknis sebelumnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows yang lebih sesuai dengan kondisi infrastruktur di Indonesia.
Perubahan spesifikasi ini diduga bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, melainkan hasil dari pemufakatan jahat antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Langkah Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Penyidik fokus mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai sumber untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
Pemanggilan terhadap Nadiem Makarim akan dilakukan jika penyidik menilai keterangannya diperlukan untuk membuat terang tindak pidana tersebut.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah fantastis.
Dengan berbagai indikasi penyimpangan dan persekongkolan, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab.
Pemanggilan terhadap Nadiem sebagai mantan menteri terkait menjadi salah satu langkah yang mungkin diambil dalam proses penyidikan.