Kronologi Muktamar PPP Ricuh di Jakarta, Kader Luka-luka

Pelaksanaan Muktamar PPP ricuh hingga menyebabkan para kader partai berlambang ka’bah itu luka-luka. Simak kronologi, penyebab, dan langkah hukum yang ditempuh pasca kerusuhan.

Sebagai informasi, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar di Ancol, Jakarta Utara, Jakarta pada Sabtu, 27 September 2025 kemarin.

Di sela-sela proses pengambilan keputusan, terjadi kerusuhan yang melibatkan dorong-mendorong, lempar kursi, hingga pemukulan.

Kejadian itu kemudian memunculkan pertanyaan besar apa penyebabnya? Siapa yang memantik kericuhan? Dan bagaimana PPP merespons dampak kejadian tersebut?

Menurut laporan, kericuhan itu menyebabkan beberapa kader luka-luka. Ketua Umum PPP terpilih, Muhamad Mardiono, menyebut bahwa sebagian kader mengalami luka di bagian kepala hingga bibir.

Ia menyatakan bahwa forum muktamar yang seharusnya menjadi ajang demokrasi internal—justru dirusak oleh tindakan yang ilegal dan memaksakan kehendak sejumlah pihak.

Mardiono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti rekaman CCTV dari lokasi muktamar, yang akan digunakan sebagai bahan laporan ke polisi.

Ia mencurigai adanya kelompok yang sejak awal ingin mengambil alih jalannya muktamar untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, para penyusup itu mulai muncul dua minggu sebelum acara dan mencoba memaksakan agenda mereka secara ilegal.

Terbaru, bahwa PPP akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan tersebut. Langkah hukum itu ditujukan agar kasusnya diusut tuntas dan pelaku dapat diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Tak hanya kericuhan, Mardiono menuduh ada pihak-pihak yang berupaya memaksakan kehendak dalam proses pemilihan Ketua Umum PPP.

Ia menyebut bahwa muktamar seharusnya merupakan proses konstitusional berdasarkan AD/ART partai, dan tidak boleh dikotori oleh tindakan ilegal.

Kerusuhan itu melibatkan aksi saling dorong dan lempar kursi, mencoreng suasana pembukaan muktamar. Insiden seperti ini tentu mencederai citra partai politik yang harusnya menjadi teladan dalam tata kelola demokrasi internal.

Mardiono, setelah insiden, membesuk para kader yang terluka di rumah sakit. Beberapa korban mengalami luka serius sobekan di bibir, luka di pelipis, hingga rahang retak dan bahkan dirujuk ke rumah sakit lebih besar untuk penanganan medis lebih lanjut.

Dalam menyikapi insiden Muktamar PPP ricuh di Jakarta ini, Partai Ka’bah menegaskan prinsip bahwa demokrasi internal partai harus dijalankan secara adil dan transparan.

Mardiono menyebut bahwa proses muktamar ini tampaknya telah diincar oleh pihak-pihak yang ingin memaksakan hasil sesuai kepentingan mereka, bukan berdasarkan suara kader.

PPP juga menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap tindakan kekerasan atau provokasi di muktamar.

Bukti CCTV akan menjadi salah satu senjata dalam proses penegakan hukum, termasuk pelaporan kepada aparat keamanan untuk mengusut aktor yang terlibat.

Banyak kader dan peserta muktamar yang mengecam tindakan kekerasan tersebut. Mereka menilai bahwa muktamar harus menjadi ajang persatuan dan demokrasi, bukan arena pertikaian fisik yang merugikan nama baik organisasi.

Di media sosial pun muncul sorotan bahwa kekerasan internal seperti ini bisa melemahkan kredibilitas PPP di mata publik.

Situasi internal PPP menjadi sorotan tajam. Jika memang ada kelompok yang memaksakan kehendak lewat kekerasan, hal itu menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal.

Banyak yang berpandangan bahwa konflik semacam ini perlu dicegah lewat disiplin organisasi dan mekanisme keterbukaan sejak awal.

Kericuhan di muktamar partai politik bukan hal unik di Indonesia, tetapi terjadi pada saat PPP tengah menghadapi tantangan besar menjaga keseimbangan antara kader lama dan generasi baru, antara kepentingan lokal dan pusat, serta menjaga integritas institusi partai.

Kekerasan seperti ini menjadi rambu bahwa proses internal partai butuh diperkuat agar tidak terguncang oleh konflik kepentingan.

Sejumlah pihak menyoroti bahwa aspek keamanan dalam pelaksanaan muktamar harus lebih diperhatikan.

CCTV, pengaturan protokol keamanan, petugas pengamanan internal yang netral, hingga pengaturan ruang pertemuan yang tidak mudah diintervensi adalah hal-hal yang harus dikaji ulang agar tidak terjadi insiden serupa di masa depan.

Di banyak partai politik, konflik internal sering muncul ketika perebutan jabatan tertinggi terjadi. Muktamar PPP kali ini diketahui berakhir dengan penetapan Mardiono sebagai ketua umum melalui aklamasi.

Penetapan aklamasi itu kemudian menjadi titik kontroversi, karena muncul dugaan bahwa aklamasi dipaksakan. Dalam proses penetapan yang aklamasi, beberapa peserta merasa haknya dikesampingkan.

Ketidakpuasan itu mungkin menjadi api kecil yang kemudian memicu ketegangan ekstra hingga kericuhan fisik terjadi. Banyak pihak mendesak agar keputusan partai tetap menghormati hak suara kader.

Kerusuhan di muktamar PPP juga menimbulkan dampak psikologis bagi kader yang hadir. Beberapa mengaku trauma atas kejadian kekerasan itu.

Bagi kader yang datang dari luar kota, momen muktamar yang semestinya penuh semangat berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan dan menegangkan.

Respons publik terhadap kericuhan ini cukup keras. Banyak yang mengkritisi PPP karena kekerasan internal menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan partai belum sepenuhnya matang.

Ada penilaian bahwa partai politik harus bisa menunjukkan bahwa konflik internal tidak diselesaikan lewat kekerasan.

PPP sebagai partai Islam yang mengusung nilai-nilai moderat dan kaderisasi harus mencontohkan bahwa internalnya dijalankan dengan adab dan musyawarah, bukan konflik fisik.

Insiden Muktamar PPP ricuh di Jakarta ini menjadi ujian bagi integritas partai untuk menunjukkan bahwa demokrasi internal bukan sekadar jargon, tetapi praktik nyata.

Bagi Mardiono, sebagai ketua umum terpilih, tantangan ke depan menjadi dua: menyelesaikan konflik internal dengan adil, serta menjaga stabilitas organisasi agar insiden kericuhan tidak membekas dalam sejarah partai. Ia harus mampu mengkonsolidasikan berbagai kubu dalam PPP agar kembali solid.

Langkah hukum yang disebut-sebut akan ditempuh menjadi penting sebagai sinyal bahwa partai tidak akan membiarkan siapa pun melakukan tindakan kekerasan dalam naungan PPP. Pelaporan ke polisi, penggunaan bukti video, dan penyelidikan internal menjadi pintu agar konflik tidak terulang.

Namun, proses hukum itu juga perlu disikapi dengan bijak agar tidak memicu konflik baru. Penanganan internal dan musyawarah harus tetap dijalankan agar partai tidak terpecah atau kehilangan energi di tengah proses politik nasional.

Dalam historinya, PPP pernah mengalami konflik internal yang juga bersinggungan dengan muktamar. Maka, peristiwa kericuhan kali ini bisa menjadi momentum refleksi agar partai memperkuat mekanisme kelembagaan seleksi calon ketua, pengaturan tata tertib muktamar, hingga mekanisme resolusi konflik internal.

Agar insiden kericuhan tidak menjadi preseden buruk, PPP perlu melakukan evaluasi setelah muktamar: merevisi mekanisme pemilihan, memperkuat pengamanan, membentuk tim pemantau independen, dan membuka ruang dialog antar kubu agar ketidakpuasan bisa disuarakan secara tertib.

Paska muktamar, sebagian kader mungkin masih menyimpan luka baik fisik maupun emosional. PPP sebagai organisasi harus memastikan bahwa ada pemulihan dan penyembuhan komunikasi terbuka, klarifikasi, serta tindakan nyata untuk mempererat kembali tali persaudaraan partai.

Pada akhirnya meskipun muktamar PPP ricuh di Jakarta, proses demokrasi internal partai tetap berada di tangan kader. Jika konflik diselesaikan dengan adil, dengan tindakan hukum yang tegas, dan dengan semangat persatuan, partai bisa bangkit kembali dan menjaga kredibilitasnya di tengah bangsa.