Take a fresh look at your lifestyle.

Jangan Heran Pak Presiden, Kalau Indonesia Paling Aktif Kasus Korupsi

0
Jangan Heran Pak Presiden, Kalau Indonesia Paling Aktif Kasus Korupsi

Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam kasus korupsi. Banyaknya penyelenggara negara yang diciduk, tapi korupsi masih terus ada.

Hal itulah yang membuat Jokowi heran. ‎”Tapi yang mengherankan dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi,  masih terus ada,” ungkap Jokowi dalam sambutan peringatan hari antikorupsi se-Dunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

“Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi.‎ Coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena korupsi ada 64 Bupati/Walikota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur kalau tidak keliru 2, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan,” papar Presiden.

Menilik hal itu, Jokowi meminta lembaga penegak hukum untuk lebih giat melakukan upaya pencegahan korupsi. Salah satu upaya itu dapat dilakukan dengan terus memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat.

“Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius, tidak bisa ditunda lagi sistem pemerintahan pelayanan administasi semua harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan‎,” tegas Jokowi.

Selain itu, sambung Jokowi, upaya pencegahan adalah terkait regulasi atau kebijakan untuk kepentingan umum. Pasalnya, tak dipungkiri, regulasi atau kebijakan menjadi celah terjadinya praktik rasuah.

“Setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi. Objek korupsi sekaran kita blak-blakan saja. Birokrasi cenderung terbitkan sebanyak mungkin peraturan sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali,” ujar Jokowi.

Dikatakan Presiden, Perizinan kita ini bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan. “Semua pakai izin. Minta ini pakai izin. Mau berusaha ini pakai izin. Banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas menggunakan bahasa abu-abu,” ujarnya.

“Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi artinya regulasi. Aturan perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat utk transaksi,” ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta kepada setiap pemangku kebijakan, baik itu kepala daerah seperti Bupati atau Gubernur untuk mencegah praktik kotor tersebut. Jokowi meminta agar regulasi atau aturan yang membebankan masyarakat dan dunia usaha untuk dipangkas.

“Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan dan jangan lagi diberi kesempatan, semua kementerian, gubernur bupati walikota, pangkas itu yang namanya regulasi aturan perizinan persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien,” tandas Jokowi.

Acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun ini mengangkat tema `Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.` Acara tahunan ini berlangsung dua hari, Senin-Selasa, 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara. ‎

Dalam acara ini hadir, Ketua KPK, Agur Rahardjo, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan lainnya.‎

Sementara itu,  Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya juga tak menampik masih maraknya praktik rasuah di Tanah Air yang melibatkan penyelenggara negara. Menurut Agus, perlu komitmen bersama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perlu ada kerja keras bersama. Rakyat mengawasi tingkah laku semua aparat negara‎,” ucap Agus.‎

TAGS : Presiden Joko Widodo Jokowi Kasus Korupsi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26120/Jangan-Heran-Pak-Presiden-Kalau-Indonesia-Paling-Aktif-Kasus-Korupsi/

Leave A Reply

Your email address will not be published.