Fahri: Presidential Threshold 20 Persen Lawan Konstitusi dan Demokrasi
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pimpin delegasi parlemen Indonesia bertemu beberapa pihak dan institusi di Washington DC dan New York, Amerika Serikat
Jakarta – Sejumlah akademisi kembali melayangkan gugatan terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sulit diterima secara akal sehat terkait presidential threshold sebesar 20 persen dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 yang lalu dalam pelaksanaan Pilpres 2019.
“Sampai kapanpun sulit menerima sistem treshold dalam UU Pilpres itu karena memakai tahun lama,” kata Fahri, ketika dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/6).
Sebab, kata Fahri, presidential threshold sebesar 20 persen dengan menbggunakan hasil Pemilu 2014 untuk Pemilu serentak 2019 menabrak konstitusi yang berlaku.
“Kalau sebelumnya dipakai dalil open legal policy tapi faktanya melawan kehendak konstitusi dan demokrasi kita. Jadi memang sebaiknya dikembalikan ke 0 persen sebelum Agustus,” tegasnya.
Diketahui, salah satu akademisi Rocky Gerung bersama 11 orang tokoh publik lainnya adalah yang melayangkan gugatan tersebut. Mereka menilai presidential threshold sebesar 20 persen tersebut mendegradasi kadar pemilihan serentak oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.
“Syarat tersebut yang diadopsi dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas,” demikian dalam siaran pers yang disampaikan Indrayana Centre yang diteken mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang sekaligus kuasa hukum para penggugat.
Para penggugat akan mendaftarkan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 222 tersebut. Penggugat meminta MK dapat segera memutuskan permohonan yang diajukan sejumlah tokoh, sebelum masa pendaftaran Capres berakhir pada 10 Agustus 2018 mendatang.
Para penggugat PT 20 persen terdiri dari mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi. Mereka yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri.
Selain itu, ada Hadar N. Gumay (mantan pimpinan KPU), Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Ketua Perludem), Hasan Yahya (profesional).
Pemohon uji materi ambang batas presiden ini akan dibantu oleh tiga orang ahli yakni Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.
TAGS : Pilpres 2019 presidential threshold Pemilu Serentak
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin