Direktur Mie Gacoan Bali Tersangka Hak Cipta, Kok Bisa?

Kabar Direktur Mie Gacoan Bali tersangka hak cipta menggemparkan dunia kuliner tanah air. Penasaran kok bisa hal ini terjadi? Simak kronologi lengkapnya.

Nama Mie Gacoan kembali ramai dibicarakan masyarakt saat ini. Yang tak biasa, karena antreannya yang panjang atau menu pedasnya yang viral di TikTok.

Tapi kali ini, sorotan publik tertuju pada kasus hukum yang menimpa salah satu direktur outletnya di Bali. Dari kabar yang beredar dia telah menjadi tersangka.

Direktur PT Mitra Bali Sukses, yang menaungi Mie Gacoan di Pulau Dewata, resmi ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hak cipta lagu oleh Polda Bali.

Status yang disandang petinggi produk makanan mie pedas itu merupakan tindaklanjut laporan dari Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) masuk ke polisi.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa outlet Mie Gacoan Bali memutar lagu-lagu untuk kepentingan komersial alias buat hiburan pengunjung tanpa izin resmi dan tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang lisensi.

Bagi sebagian orang mungkin ini terlihat sepele, tapi ternyata secara hukum, ini adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang serius.

Lantas, siapa sebenarnya orang di balik kasus ini? Namanya adalah I Gusti Ayu Sasih Ira, direktur PT Mitra Bali Sukses. Perusahaan inilah yang memegang lisensi operasional Mie Gacoan di Bali.

Meski belum ditahan, status tersangka yang melekat pada dirinya menandakan bahwa proses hukum akan terus berjalan.

Semua berawal dari laporan yang masuk ke SELMI pada 26 Agustus 2024. Pihak SELMI sebagai lembaga yang menaungi hak cipta musik di Indonesia menyampaikan keberatan atas pemutaran lagu-lagu di restoran tersebut tanpa izin.

Setelah dilakukan klarifikasi dan mediasi namun tidak membuahkan hasil, kasus ini dilimpahkan ke Polda Bali dan pada 20 Januari 2025 resmi naik ke tahap penyidikan.

Setelah penyelidikan mendalam, polisi menetapkan I Gusti Ayu Sasih Ira sebagai tersangka. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, kerugian negara atau pencipta lagu yang dihitung secara estimasi mencapai miliaran rupiah.

Bagaimana bisa? Hitungannya sederhana, tarif lisensi lagu yang diputar di ruang publik adalah sekitar Rp120.000 per kursi per tahun.

Nah, jika outlet memiliki 100 kursi dan sudah beroperasi beberapa tahun tanpa izin, maka jumlahnya bisa sangat besar, apalagi jika dikalikan dengan lebih dari satu outlet.

Yang menarik, pihak kepolisian menegaskan bahwa pemutaran lagu di tempat usaha, apalagi untuk mendukung kenyamanan pelanggan, tidak bisa dilakukan sembarangan.

Harus ada izin resmi dari LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang berhak menarik dan mendistribusikan royalti ke pemilik lagu. Tanpa izin ini, pelaku usaha bisa dijerat pasal dalam UU Hak Cipta.

Buat kamu yang belum tahu, memutar lagu di restoran, kafe, hotel, atau tempat usaha lainnya bukanlah hal sepele dari sisi hukum.

Lagu yang kamu dengar di Spotify, YouTube, atau iTunes memang bisa dinikmati secara personal. Tapi beda cerita kalau kamu putar itu untuk kepentingan bisnis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemutaran lagu di ruang publik untuk tujuan komersial wajib mendapat lisensi atau izin.

Hal ini berlaku untuk semua tempat usaha, termasuk restoran seperti Mie Gacoan. Jadi, kalau ada tempat makan yang muter lagu sambil ngasih suasana nyaman buat pelanggan, ya itu seharusnya dibayar ke pemilik hak ciptanya.

Ibaratnya, kamu ambil barang orang lain buat bisnis sendiri tanpa bayar jelas melanggar hukum, kan?

Dalam perkara Direktur Mie Gacoan Bali tersangka hak cipta ini, pelanggaran terjadi karena lagu diputar tanpa seizin LMK atau pihak yang memegang hak eksklusif atas distribusi royalti.

Meskipun belum ada keputusan pengadilan, status tersangka menunjukkan ada bukti awal yang cukup kuat menurut penyidik.

Kasus ini jadi peringatan keras buat pelaku usaha lainnya. Dalam era digital saat ini, isu seputar lisensi, hak cipta, dan legalitas konten mulai jadi perhatian serius.

Bahkan brand sebesar Mie Gacoan pun bisa tersandung masalah hukum kalau tidak taat aturan. Memutar lagu di ruang publik bukan sekadar nyetel musik buat meramaikan suasana, tapi juga menyangkut hak ekonomi pencipta lagu.

Bagi publik, kasus ini juga membuka wawasan bahwa hak cipta bukan cuma berlaku untuk film atau buku. Lagu yang terdengar di ruang publik, bahkan cuma beberapa menit, tetap dilindungi hukum.

Dan kalau tempat usaha ingin tetap profesional, tentu wajib mengikuti regulasi ini. Di sisi lain, reputasi brand seperti Mie Gacoan juga bisa terdampak meskipun kasus ini terjadi di level manajemen daerah seperti Bali.

Masyarakat bisa mengaitkannya dengan brand secara keseluruhan, padahal operasional gerai biasanya dikelola pihak ketiga atau sistem waralaba.

Sebagaimana diketahui bersama, saat ini kita hidup di zaman di mana segala bentuk karya memiliki nilai ekonomi, termasuk musik.

Kasus Direktur Mie Gacoan Bali tersangka hak cipta menjadi contoh nyata bahwa sebuah karya bukan cuma urusan artis atau label besar, tapi bisa menjerat siapa saja termasuk pelaku bisnis makanan.

Jika kamu punya usaha, sekecil apapun, dan ingin menyajikan lagu untuk pelanggan, pastikan kamu sudah mengurus izin ke LMK atau SELMI. Jangan sampai niat baik bikin pelanggan nyaman malah jadi bumerang secara hukum.