Bupati Cilacap Kena OTT KPK: Politisi PKB Itu Diduga Terima Uang Proyek

WARTAWAN.ID – Syamsul Auliya Rachman Bupati Cilacap kena OTT KPK. Politisi PKB itu diduga menerima uang dari proyek di Pemkab Cilacap.

Kasus korupsi kembali menjadi sorotan publik setelah Bupati Cilacap kena OTT KPK dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi yang berlangsung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu langsung menarik perhatian karena melibatkan kepala daerah aktif.

KPK menduga ada praktik penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap secara lengkap dugaan kasus yang dilakukan Bupati Cilacap periode 2025-2030 itu.

Operasi tangkap tangan KPK dilakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan praktik suap.

Salah satu yang ikut diamankan adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Penangkapan ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak KPK kepada media.

Menurut keterangan lembaga antirasuah tersebut, OTT dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi mengenai dugaan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah di Cilacap.

Dalam operasi tersebut, tim KPK tidak hanya mengamankan bupati, tetapi juga beberapa pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

KPK Amankan 27 Orang dalam OTT

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 27 orang. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah daerah, hingga pihak swasta.

Seluruh pihak yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak serta mengungkap alur dugaan penerimaan uang.

Dalam prosedur OTT, KPK biasanya memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.

Berdasarkan informasi awal dari KPK, operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Bupati Cilacap dari proyek-proyek pemerintah daerah.

Diduga ada pihak tertentu yang memberikan sejumlah uang terkait proyek di lingkungan Pemkab Cilacap.

Namun hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara detail mengenai nilai uang yang diduga diterima maupun jenis proyek yang menjadi sumber dugaan suap tersebut.

Penyidik masih mendalami berbagai bukti yang ditemukan selama operasi berlangsung.

Selain itu, KPK juga akan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana lain yang berkaitan dengan kasus ini.

Profil Syamsul Auliya Rachman

Sosok Syamsul sebenarnya bukan nama baru di dunia pemerintahan daerah Cilacap. Ia merupakan putra daerah kelahiran Cilacap pada 30 November 1985 dan dikenal memiliki latar belakang sebagai birokrat sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Syamsul menempuh pendidikan di:

• SDN Tritih Wetan 1

• SMP Negeri 5 Cilacap

• SMA Negeri 1 Cilacap

• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Setelah lulus dari IPDN pada 2008, ia memulai karier sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kariernya di pemerintahan terus berkembang. Ia sempat menduduki sejumlah posisi penting di birokrasi daerah sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain:

• Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja

• Kasubbag Otonomi Daerah Pemkab Cilacap

• Wakil Bupati Cilacap (2017–2022)

• Bupati Cilacap (2025–2030)

Dalam dunia politik, Syamsul dikenal sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bahkan menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap periode 2021–2026.

Pada Pilkada Cilacap 2024, ia maju sebagai calon bupati dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan lebih dari 414 ribu suara.

Kabar Bupati Cilacap kena OTT KPK kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh lembaga antirasuah.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK memang cukup sering melakukan OTT terhadap pejabat publik, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, hingga pejabat kementerian.

OTT biasanya dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan transaksi suap yang sedang berlangsung.

Operasi ini menjadi salah satu cara cepat yang dilakukan KPK untuk mencegah praktik korupsi yang sedang terjadi secara langsung.

Reaksi Publik terhadap OTT KPK

Kabar mengenai penangkapan Bupati Cilacap langsung menjadi perbincangan luas di media sosial maupun pemberitaan nasional.

Banyak masyarakat menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah.

Kasus ini juga kembali mengingatkan publik tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat.

Di sisi lain, sejumlah pihak memilih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan KPK sebelum menarik kesimpulan terkait kasus tersebut.

Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan puluhan orang lain yang diamankan dalam operasi tersebut.

Publik kini menunggu pengumuman resmi dari KPK mengenai status hukum para pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Jika terbukti bersalah, kasus suap ini bisa menjadi salah satu perkara korupsi besar di tingkat pemerintahan daerah pada tahun 2026.

Sementara itu, perkembangan kasus bupati cilacap kena OTT KPK masih terus dipantau oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengamat politik, dan lembaga antikorupsi.