Turki Bantah Tuduhan Pemerintah Suriah
Pertemuan bilateral antara pemerintah Turki, Rusia, Prancis, Jerman dan beberapa negara lainnya
Jakarta – Turki telah menolak tuduhan pemerintah Suriah bahwa mereka tidak memenuhi kewajibannya di bawah perjanjian untuk menciptakan zona demiliterisasi di sekitar wilayah Idlib yang ditentang oposisi.
Menteri Luar Negeri Walid Al-Moualem yang mengatakan bahwa para teroris masih ada dengan senjata berat mereka di wilayah ini dan ini merupakan indikator keengganan Turki untuk memenuhi kewajibannya.
Kesepakatan antara pendukung oposisi Turki dan rezim sekutu Rusia dibuat untuk mencegah serangan skala penuh di provinsi utara, rumah bagi sekitar tiga juta orang. Ini menetapkan pembentukan zona penyangga, dengan penarikan persenjataan berat oleh oposisi dengan tenggat waktu bulan lalu.
Namun Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan bahwa perjanjian itu berlanjut seperti yang direncanakan. “Saat ini tidak ada masalah dalam mengimplementasikan memorandum, semuanya berjalan sesuai rencana,”katanya dilansir Memo.
Turki pada awalnya berjuang untuk membujuk kelompok-kelompok oposisi untuk mematuhi kesepakatan itu, di tengah meningkatnya resistensi setelah persyaratan perjanjian menjadi jelas, termasuk fakta bahwa zona penyangga yang diusulkan akan sepenuhnya diserap oleh wilayah yang dikuasai oposisi.
Namun akhirnya Hayaat Tahrir Al-Shaam, kelompok oposisi terbesar di utara, mengisyaratkan penerimaannya terhadap kesepakatan itu tetapi menambahkan bahwa pihaknya akan tetap berusaha memberikan keamanan bagi orang-orang di daerah yang dikuasai.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Turki melakukan yang terbaik untuk memenuhi kewajiban yang sulit di Idlib, meski tidak semuanya berjalan seperti yang direncanakan. “Rusia tidak melihat ancaman bahwa perjanjian itu akan gagal,” tambahnya.
Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian telah terjadi pada bagian dari rezim Suriah dan sekutu-sekutunya, dengan pemboman provinsi itu terus berlanjut. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sejak 17 September, daerah-daerah di sekitar Morek, Lahaya, Atshan dan Al-Tamanah di pedesaan Hama dan Idlib, telah dikupas lebih dari 100 kali.
Pekan lalu setidaknya 12 orang tewas dalam serangan udara di zona demiliterisasi, dengan puluhan lainnya terluka. Pada hari Minggu, rezim juga membom markas koalisi oposisi yang didukung Turki, Front Pembebasan Nasional (NLF) selama kunjungan komandan senior Ahrar Al-Shaam Jaber Basha. Dia berhasil lolos tanpa cedera.
Rezim Assad juga sebelumnya menyatakan bahwa dalam pandangan pemerintah Suriah kesepakatan gencatan senjata hanya bersifat sementara dan bahwa tujuan pemerintah untuk mengendalikan semua Suriah tetap sama.
“Rusia dan Turki telah merundingkan kesepakatan yang harus diterapkan secara ketat. Jaminan dibuat pada titik ini. Kami semua akan sangat waspada untuk memastikan bahwa komitmen ini terpenuhi dan bahwa gencatan senjata stabil dan berkelanjutan, ”kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan.
“Kami mengandalkan Rusia untuk memberikan tekanan yang sangat jelas pada rezim Suriah, yang sangat jelas berutang itu kelangsungan hidupnya.”
Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyerukan diselenggarakannya komite konstitusi pada akhir tahun ini.
TAGS : Pemerintah Suriah Turki Tayyip Erdogan
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/43096/Turki-Bantah-Tuduhan-Pemerintah-Suriah/