Saksi Sebut Nilai Aset Yang Diserahkan Sjamsul Nursalim Ternyata Berlebih
Korupsi BLBI
Jakarta – Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar mengatakan, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim (SN), mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lantaran sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Bahkan, nilai aset yang diserahkan Nursalim berdasarkan Ernst & Young (EY) disebut lebih tinggi.
Hal itu terungkap saat Ary bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/8/2018). Kesaksian Ary itu disampaikan setelah Hasbullah, pengacara terdakwa Syafruddin mengonfirmasi poin a hasil rapat di KKSK tanggal 17 Maret 2004.
Intinya, sesuai laporan tertulis dan lisan BPPN yang disertai lampiran serta audit BPK tahun 2002, laporan kajian sekretariat KKSK, masukan tim Pengarah Bantuan Hukum (PBH) KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN.
Diterangkan Ary, berdasarkan pendapat hukum konsultan hukum LGS yang ditunjuk KKSK, MSAA adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak dari MSAA. Adapun pihak dalam MSAA adalah Pemerintah yang dalam hal ini diwakili BPPN dan Sjamsul Nursalim (SN).
Disepakati dalam MSAA, kewajiban yang harus dibayar Nursalim adalah sebesar Rp 28,4 triliun. Jumlah itu yang disepakati dan mengikat kedua belah pihak. Oleh Nursalim, jumlah tersebut telah dipenuhi dengan pembayaran setara tunai senilai Rp 1 triliun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp 27,4 triliun.
BPPN atas perintah KKSK kemudian memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Nursalim lantaran sudah memenuhi kewajiban dalam MSAA tersebut. Pemberian SKL itu sendiri sebagai pelaksanaan dari diktum pertama angka 1 Inpres Tahun 2002.
“Ya betul. Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E&Y juga ada uraian tentang utang petambak,” ungkap Ari membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ary tak membantah KKSK berdasarkan laporan tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban. Surat itu dikeluarkan setelah KKSK menerima laporan pada 17 Maret 2004.
“Ya begitu itu ada di dalam SK,” ujar Ari.
Kemudian Hasbullah mengonfirmasi keterangan Ary dalam BAP 35. Dimana saat pemeriksaan, penyidik mengkonfirmasi Ary terkait penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.
“Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham Sjamsul Nursalim berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai.” tutur Ari.
BAP Nomor 36 lantas dibaca Hasbullah. Hasbullah mengkonfirmasi mengenai kewajiban yang telah dipenuhi Nursalim.
“Apa yang dimaksud telah selesai? Telah selesai artinya sudah memenuhi kewajiban PKPS berdasarkan SK KKSK tanggal 07 Oktober 2002, KKSK 04 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, Surat Menteri BUMN. Berdasarkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004, maka kewajiban Sjamsul Nursalim kepada negara sudah tidak ada lagi,” tanya Hasbullah.
“Ya berdasarkan perjanjian dan dia sudah penuhi, tidak ada lagi. Jadi berbicara mengenai pemenuhan pemegang saham berdasarkan MSAA dan KKSK,” jawab Ari membenarkan.
Dalam persidangan, Ari menjelaskan bahwa berdasarkan Audit BPK tahun 2002 diketahui nilai perusahaan Dipasena Group yang diusulkan konsultan keuangan Nursalim adalah sebesar Rp 31,83 triliun. Setelah dinilai dan dinegosiasikan team Konsultan Keuangan BPPN, disepakati nilai sebesar Rp 19,961 triliun.
Selain itu Nursalim telah mengungkapkan kepada BPPN bahwa Dipasena menjamin hutang petambak kepada BDNI sebagaimana tercantum dalam MSAA. BPPN era Glen Yusuf selaku Ketua BPPN tetap menerima penyerahan grup Dipasena senilai Rp 19,961 triliun meskipun telah diungkapkan oleh Nursalim adanya penjaminan yang diberikan oleh Dipasena.
Dijelaskan Ary, Ernst & Young (EY) ditunjuk untuk melakukan Finansial Due Diligence atas aset-aset perusahaan yang diserahkan Nursalim kepada BPPN dan memeriksa apakah terjadi misrepresentasi. Berdasarkan Laporan EY pada tahun 2003, tidak ada misrepresentasi.
Adapun nilai ke-12 perusahaan yang diserahkan kepada BPPN lebih besar USD 1,3 juta daripada nilai penyerahan awalnya sebesar Rp 27,4 triliun. Sementara nilai perusahaan-perusahaan dalam group Dipasena yang pada waktu penyerahan kepada BPPN pada bulan Mei 1999 dinilai sebesar Rp 19,961 triliun, ternyata berdasarkan perhitungan EY nilainya lebih tinggi, yaitu Rp 20,23 triliun. Perhitungan itu dengan menggunakan parameter perhitungan yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 1999.
Dikatakan Ary, prosedur penilaian tersebut adalah sama dengan yang dilakukan pada tahun 1999 berdasarkan Agreed Upon Procedure. Itu disampaikan Ary setelah sebelumnya dikonfirmasi JPU apakah saksi tahu penilaian yang dilakukan EY adalah berdasarkan Agreed Upon Procedure.
Jaksa juga mengkonfirmasi Ary mengenai hutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun yang diserahkan Nursalim kepada BPPN. Menurut Ary, Nursalim tak pernah menyerahkan hutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun kepada BPPN. Hutang petambak itu merupakan aset BDNI yang di-take over oleh BPPN, dan itu di luar MSAA yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam MSAA yang diatur adalah penyerahan aset berupa perusahaan-perusahaan oleh Nursalim kepada BPPN. MSAA juga tidak berisikan pernyataan Nursalim yang menjamin bahwa hutang petambak adalah kredit lancar. Pernyataan jaminan (representations and warranties) yang diberikan Nursalim adalah terkait aset-aset perusahaan yang diserahkan.
TAGS : BLBI Syamsul Nursalim Perbankan
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin