Pimpinan DPR Sebut OTT KPK adalah Titipan
Gedung KPK RI (foto: Jurnas)
Jakarta – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) marak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah calon kepala daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga, OTT yang belakangan marak dilakukan oleh KPK atas dasar titipan dari lawan politik di Pilkada.
“Bagaimana kalau kanidat yang berpotensi kalah mengorder penangkapan pada KPK. Saya medengar ini survei NTT ini katanya paling tinggi, yang barusan di Lampung katanya surveinya paling tinggi. Saya curiga penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaingnya,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/2).
Untuk itu, kata Fahri, OTT yang dilakukan KPK sebagai gangguan fatal yang dapat merusak sistem dan mengganggu proses negara demokrasi.
“Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi karena ada demam dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding ini dan mungkin saja KPK kan kita tidak bisa awasi,” tegasnya.
“Bagaimana kalau penyadap-penyadap di KPK itu melakukan deal dengan kandidat di 171 pilkada ini. sehingga dia Melakukan penangkapan terutama kepada yang surveinya paling tinggi,” tegasnya.
Diketahui, setidaknya ada enam kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sepanjang Januari sampai pertengahan Februari 2018. Di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Ngada Marianus Sae. Para kepala daerah itu rata-rata terjerat suap para penggarap proyek di wilayah administratifnya masing-masing.
Sementara tahun 2017, setidaknya ada sekitar 9 kepala daerah yang ditetapkan tersangka. Di antaranya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, Wali Kota Tegal Siti Mashita, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus.
TAGS : KPK OTT Pilkada 2018 Pimpinan DPR
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29233/Pimpinan-DPR-Sebut-OTT-KPK-adalah-Titipan/