Take a fresh look at your lifestyle.

Cak Imin Bisa Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Jakarta - Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju dan dipilih sebagai calon presiden dan wakil…

HTI Resmi Bubar

Hizbut Tahrir Indonesia Jakarta - Pemerintah resmi mencabut Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu merupakan tindak lanjut atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang…

Mukernas PPP Tentukan Capres 2019

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi Jakarta - Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka persiapan Pemilu 2019. Dimana, salah satu agendanya adalah memutuskan calon presiden (Capres) 2019.Wasekjen PPP Achmad Baidowi…

31 Diplomatnya Diusir AS, Rusia Membalas

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov (L) dan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif (Foto: Financial Tribune) Moskow - Kementerian luar negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan, Moskow memiliki hak melakukan tindakan…

Putusan MK, KPK Tak Bisa Diangket

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD di Gedung DPR Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa diawasi dengan menggunakan hak angket DPR. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).Demikian disampaikan Pakar Hukum…

Kata Mahfud, KPK Bisa Ditindak

Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lembaga yang kebal terhadap hukum. Lembaga ad hoc itu bisa ditindak hukum, tapi tidak dengan Hak Angket.Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara…

Saudara Rouhani Bebas Hukuman dengan Jaminan

Presiden Iran Hassan Rouhani bersama sang adik Hossein Fereydoun (Foto: Fars News) Jakarta - Adik laki-laki Presiden Iran Hassan Rouhani dibebaskan dari jeruji besi setelah memberika uang jaminan setelah ditahan dua hari karena kasus…

Langgar UU MD3, Pansus Angket KPK Cacat Hukum

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD di Gedung DPR Jakarta - Pembentukn Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melanggar UU MD3. Sebab, Pansus Angket KPK tetap jalan meski tidak diisi semua fraksi di…