Korupsi e-KTP, KPK Wajib Selidiki Puan Maharani dan Pramono
Gedung KPK RI (foto: Jurnas)
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menyelidiki nyanyian Setya Novanto terkait aliran dana kasus korupsi e-KTP kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Emerson Yuntho mengatakan, KPK harus memproses setiap informasi tindak kejahatan korupsi termasuk yang disampaikan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto.
“Perlu ditelusuri KPK, ngga bisa dipungkuri harus diproses, harus penyelidikan, info apapun wajib ditelusuri, benar atau tidak, itu harus dikejar oleh KPK,” kata Emerson, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/3).
Kata Emerson, pengungakapan sejumlah nama oleh mantan ketua umum Partai Golkar itu cukup menarik untuk ditelusuri kebenarannya.
“Nyanyian dari Setnov menarik, bukan babak baru tapi penyisihan merujuk dakwaan Irman jumlah orang terima hampir 72 nama, baik orang korporasi, yang diproses KPK baru 8, baru 10 persen total pihak terima dana e-KTP,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa menyebut beberapa nama yang diduga terseret dalam pusaran aliran uang proyek e-KTP. Di antaranya, Puan Maharani dan Pramono Anung.
Saat proyek e-KTP bergulir, Puan diketahui menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, sementara Pranomo duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI. Keduanya disebut Novanto telah menerima uang masing-masing USD 500 ribu.
“Menurut saya itu, si Oka kedekatannya ya dengan sejarahnya. Dekat dengan keluarga Sukarno dan keluarga Oka sudah lama,” kata Novanto, di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1).
Novanto juga mengungkap adanya aliran dana yang mengucur ke pimpinan Badan Anggaran DPR dan pimpinan Komisi II DPR RI ketika proyek tersebut bergulir. Uang tersebut ada yang diberikan oleh Andi Narogong dan Irvanto.
TAGS : Kasus e-KTP Setya Novanto Puan Maharani Pramono
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/31109/Korupsi-e-KTP-KPK-Wajib-Selidiki-Puan-Maharani-dan-Pramono/