Kasus Pejabat Lampung Tengah Segera Dipengadilankan
Juru bicara KPK Febri Diansyah
Jakarta – Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman (TR) tak lama lagi duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap terkait terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018 yang menjerat Taufik.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka Taufik ke penuntutan atau Tahap II. Selanjutnya, penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan Tipikor Lampung. Untuk kepentingan persidangan, penahanan Taufik dipindahkan ke Lapas Rajabasa, Lampung.
”Untuk kepentingan persidangan, yang bersangkutan mulai hari ini dititipkan penahanannya di Lapas Rajabasa,” ujar Febri di kantornya, Jakarta.
Dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Taufik, kata Febri, sudah 34 orang diperiksa sebagai saksi. Mulai dari Ketua DPRD Lampung Tengah; Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah; Anggota DPRD Lampung Tengah; Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Ada juga, Pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; Bupati Lampung Tengah; Wakil Bupati Lampung Tengah; Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Lampung Tengah; dan Swasta. “TR telah 8 kali diperiksa sebagai tersangka,” terang Febri.
Taufik merupakan salah satu dari 20 orang yang diamankan KPK dalam oprasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu hingga Kamis, 14-15 Februari 2018 di Jakarta, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Dalam OTT itu, Tim juga mengamankan uang senilai total Rp 1.160.000.000.
Taufik selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah diduga memberi hadiah atau janji kepada Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Diduga pemberian itu terkait persetujuan pengajuan pinjaman dana daerah sebesar Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Guna mendapat pinjaman daerah dari PT SMI dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT SMI.
Selain Taufik, KPK juga telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa, J Natalis Sinaga, dan Rusliyanto. Mustafa diduga memerintahkan jajarannya untuk mengumpulkan uang sekitar Rp 1 miliar sebagaimana permintaan DPRD Lampung. Uang tersebut dikumpulkan dari kontraktor sejumlah Rp 900 juta dan Rp 100 juta diambil dari dana taktis Pemkab.
TAGS : Lampung Tengah KPK Kasus Korupsi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/32331/Kasus-Pejabat-Lampung-Tengah-Segera-Dipengadilankan/