Kasus Korupsi e-KTP Gerus Elektabilitas Ganjar Pranowo

Jakarta – Kasus korupsi e-KTP menggerus elektabilitas politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur (Cagub) Jawa Tengah (Jateng).

Berdasarkan hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menyebut, elektabilitas Ganjar bersama cawagubnya, Taj Yasin yang diusung PDIP, PPP, Demokrat, dan NasDem berada jauh di bawah pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung partai koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

Survei yang digelar sejak tanggal 9 Mei-22 Mei 2018 lalu itu menemukan bahwa tingkat elektabilitas Ganjar hanya sebesar 43,8 persen. Sementara mantan Menteri ESDM, Sudirman Said memiliki tingkat elektabilitas sebesar 51,3 persen. Sisanya, 4,9 persen responden tidak menjawab.

Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono menjelaskan, alasan dari jawaban responden yang diberikan secara spontan itu para responden memilih Sudirman Said karena ingin Jawa Tengah dipimpin oleh tokoh yang tidak tersandera oleh kasus korupsi e- KTP.

“Sementara yang 43,8 persen memilih Ganjar Pranowo beralasan jika Ganjar terlibat kasus e-KTP maka masih ada wagubnya yang akan menggantikan,” kata Arifin, dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jakarta, Senin (27/5).

Kata Arifin, survei LKPI juga menemukan sebanyak 70,6 persen mengatakan Sudirman Said adalah tokoh yang bersih dari korupsi yang justru membongkar dugaan skandal korupsi `papa minta saham` yang sempat heboh karena menyeret nama Ketua DPR RI ketika itu, Setya Novanto.

“Sementara hanya 20,1 persen responden yang mengatakan Ganjar Pranowo bersih dari korupsi (tak terlibat kasus e-KTP),” tandasnya.

Nama Ganjar memang disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP. Yang mana beberapa terdakwa kasus itu, salah satunya Setya Novanto sudah menyebut Ganjar Pranowo menerima fee proyek e-KTP sebesar 500 ribu US dollar.

Ganjar pun sudah tegas membantah. Ganjar Pranowo pun dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu bakal diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Markus Nari.

“Hampir 79,6 persen responden percaya pengakuan Setya Novanto yang mengatakan Ganjar Pranowo menerima uang fee proyek KTP, dan sebanyak 16,7 tidak percaya,” beber Arifin.

Sementara itu, semasa menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said justru mengungkap rekaman suara yang diduga milik Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman suara itu, suara yang diduga milik Setnov meminta 11 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. Aksi Sudirman Said itu kemudian berbuntut pada mundurnya Setnov sebagai Ketua DPR RI.

“Sebanyak 90,8 persen responden percaya Sudirman Said benar mengungkap praktek rente di Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan sebanyak 9,2 persen tidak tahu,” imbuh Arifin.

Namun, selang beberapa lama, Sudirman dicopot dari posisi Menteri ESDM. Arifin bilang sebagian besar responden percaya kalau didepaknya Sudirman dari kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) karena sudah membongkar kasus `papa minta saham`.

“Dimana sebanyak 95,4 persen responden meyakini kalau Sudirman Said dicopot sebagai Menteri ESDM karena membongkar skandal papa minta saham Freeport dan bukan karena kinerjanya yang buruk selama menjadi Menteri ESDM,” jelasnya.

Arifin menegaskan, kesimpulan dari hasil survey ini adalah masyarakat Jawa Tengah sangat menginginkan pemimpinnya adalah sosok yang jujur dan bersih serta tidak terindikasi mencuri uang negara.

“Dan itu ada pada sosok Sudirman Said yang memiliki pasangan Cawagaub Ida Fauziyah,” katanya.

Survei LKPI kali ini melibatkan 2.220 orang warga Jawa Tengah yang memiliki DPT sebagai responden. Mereka tersebar di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Penelitian dengan tema “Jawa Tengah Mencari Pemimpin Bersih” ini mengunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error -/+ 2,08 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

TAGS : Kasus e-KTP Ganjar Prabowo Pilgub Jateng 2018

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/35254/Kasus-Korupsi-e-KTP-Gerus-Elektabilitas-Ganjar-Pranowo/