Indonesia Desak ILO Segera Atasi Krisis Ketenagakerjaan di Palestina
Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta sidang sesi ke-334 Governing Body ILO di Jenewa, Swiss (31/10).
Jenewa – Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) segera membantu mengatasi krisis ketenagakerjaan di Palestina. Hal tersebut disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta sidang sesi ke-334 Governing Body ILO di Jenewa, Swiss (31/10).
Akibat blokade Israel selama bertahun-tahun, saat ini Palestina mengalami krisis ketenagakerjaan. “Tingkat pengangguran di Palestina tercatat tertinggi di dunia, sementara angka partisipasi tenaga kerja tercatat paling rendah. Ini sangat memprihatinkan,” kata Dubes Hasan Kleib.
Dubes Hasan Kleib menyambut baik upaya ILO yang saat ini baru saja menyelesaikan tahap pertama pelaksanaan Decent Work Country Programme di Palestina dan memulai pelaksanaan tahap ke-2 untuk periode tahun 2018-2022. Meski demikian, implementasi program ILO terancam tidak akan dapat terlaksana dengan baik selama Israel masih membatasi akses penduduk Palestina untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di wilayah Gaza dan Tepi Barat.
“Indonesia mendorong agar ILO memperkuat kapasitas Palestina dalam pengembangan pasar kerja, termasuk di wilayah pendudukan Israel,” lanjut Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga mendesak ILO memastikan perlindungan warga Palestina dari kemungkinan eksploitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan lainnya, termasuk mereka yang terpaksa harus mencari kerja di Israel dan di wilayah pemukiman ilegal karena tidak ada pilihan lain.
Suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja. Sebelumnya, pada forum ILO Juni lalu, Menaker RI Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa. Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina.
Di hadapan sidang ILO, Menteri Hanif menegaskan sikap Pemerintah RI akan terus bekerjasama dengan ILO dan masyarakat internasional untuk memastikan terciptanya kerja layak di Palestina.
Situasi ketenagakerjaan di Palestina menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan sidang sesi ke-334 GB ILO yang berlangsung di Jenewa, Swiss, sejak tanggal 29 Oktober 2018 dan akan berakhir pada tanggal 8 November 2018. Pertemuan juga membahas masalah dialog sosial, kerja masa depan, kasus dan situasi ketenagakerjaan di sejumlah negara serta isu standar ketenagakerjaan internasional. Governing Body (GB) merupakan badan eksekutif ILO yang terdiri dari 56 negara dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai Deputy Member dan memiliki mandat memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO.
TAGS : Krisis Ketenagakerjaan Palestina
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin