Gemasaba Tuntut Pemerintah Evaluasi Sistem Keamanan

Jakarta – Belum usai duka mendalam atas jatuhnya korban teror bom di sejumlah Gereja di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Minggu pagi 13 Mei 2018. Pagi ini Senin, 14 Mei 2018 kembali terjadi aksi teror bom di Polresta Surabaya, yang kembali memakan korban pihak kepolisian.

Aksi teror bom yang terjadi secara beruntun memantik reaksi Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Heru Widodo. Menurut Heru, penerintah sudah tidak lagi mampu menjamin rasa aman bagi rakyat mapun aparatnya.

Heru menuntut kepada pemerintah untuk mengevaluasi sistem keamanan nasional dan sistem pertahanan nasional. Heru menilai teror bom yang terjadi secara beruntun menunjukan bahwa sistem keamanan dan sistem ketahanan nasional sangat lemah sehingga perlu dilakukan evaluasi.

“Teror bom yang terjadi secara beruntun di Surabaya menunjukkan sistem keamanan dan ketahanan nasional kita lemah, oleh karena itu pemerintah harus segera mengevaluasi supaya keamanan masyarakat dan negara dapat terjamin. Ujarnya.

Heru juga meminta kepada pemerintah untuk berhenti melakukan politik pencitraan dan lebih serius untuk menangani stabilitas negara dn keamanan rakyatnya.

“Stop politik pencitraan, pemerintah harus serius menangani masalah terorisme yang mengancam stabilitas negara dan keamanan rakyatnya” tegas Heru.

Heru menilai tindakan teror secara beruntun yang terjadi di Surabaya merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan warga negara harus bersikap waspada serta mendeteksi dini gejala gerakan teror sehingga aksi-aksi serupa dapat dicegah.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa radikalisme dan aksi teror yang mengatasnamakan agama masih ada  dan terjadi di Indonesia. Pemerintah harus tetap waspada dan mendeteksi dini gejala-gejala gerakan terorisme ditengah masyarakat, sehingga kedepannya aksi-aksi serupa bisa dicegah” imbuh Heru

TAGS : Teroris Bom Sistem Keamanan Gemasaba

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/34405/Gemasaba-Tuntut-Pemerintah-Evaluasi-Sistem-Keamanan/