"Busung Lapar" di Tengah Pesta Demokrasi

Penulis : Tony Rosyid*

Di saat presiden sibuk blusukan mencari dan mengumpulkan suara untuk persiapan pilpres 2019, bayi-bayi dari Suku Asmat mati kelaparan. 67 anak kehilangan nyawa. Angka yang masih terus bertambah. Sementara partai-partai asik menghitung mahar dan cost politik. Dan para kepala daerah tak berhenti bergerilya untuk mengatur strategi memperpanjang kekuasaannya.

Ketika sejumlah lembaga survey sedang bekerja mengkualifikasi suara pemilih untuk para calon yang membiayai, jeritan anak negeri di ujung timur sana pecah. Jeritan yang mengusik ritual demokrasi yang sarat manipulasi. Mereka bertanya: untuk siapa sesungguhnya uang APBN yang sekarang sedang dihambur-hamburkan untuk biaya pilkada itu? Untuk sebuah prestise kedudukan atau untuk kepentingan bangsa? Atau malah untuk mengadu nasib para politisi di meja “taruhan demokrasi”?

Sejak tangis anak bangsa di ujung timur sana dibeberkan media, sejuta alasan lalu dibuat. Medannya terlalu sulit. Karena Kabupaten Asmat berada di pulau terpencil. Infrastruktur tidak memadai untuk dilewati. Ini jurus jitu untuk berkelit. Semua alasan “Klise”. Kemana larinya dana pinjaman luar negeri yang katanya untuk proyek infrastruktur selama ini?

Malah ada tuduhan: pola hidup masyarakat Asmat tidak sehat? Itu namanya “blamming the victim”. Menyalahkan korban. Pertanyaannya mesti dibalik: mengapa mereka hidup tidak sehat? Tanggung jawab siapa kesehatan itu? Tidakkah permintaan maaf karena lalai mengurus mereka, akan jauh lebih bijaksana? Semua gengsi untuk melakukan. Takut disalahkan.

Kalau soal membuat alasan, apalagi menyalahkan korban, bangsa ini jagonya. Tidakkah beberapa waktu lalu, USD 1 juta dikirim ke Palestina? 20 milyar rupiah disumbangkan untuk membangun rumah sakit di Gaza? Tidak kurang apanya blokade tentara Israel menghalau bantuan? Tapi, toh bisa. Bantuan sampai. Anak-anak Palestina tidak kena busung lapar. Belum lagi untuk etnis Rohingya. Kenapa giliran untuk anak negeri sendiri, muncul secara kreatif berbagai alasan?

Publik pun bertanya: kemana dan untuk apa blusukan para bakal calon presiden selama ini? Untuk persiapan 2019? Apakah karena suku Asmat jumlah penduduknya sedikit dan tidak signifikan suaranya untuk 2019? Kemana para anggota DPR dapil Asmat? Kemana saja bupati dan gubernurnya? Kabarnya, mereka lebih sibuk di Jakarta dari pada urus rakyatnya.

Soal anggaran, ini daerah khusus. Anggarannya juga khusus. 1,5 triliyun lebih untuk Kabupaten Asmat. Kemana aja anggaran yang 10% diamanahkan untuk kesehatan?

Di tengah gegap gempita pilkada dan persiapan pilpres, berita busung lapar bayi-bayi dan anak-anak suku Asmat terasa merobek nurani bangsa. Penyakit campak yang mewabah dan menyerang mereka terabaikan karena kesibukan mengurus pernak-pernik demokrasi yang kebanyakan asesoris dari pada substansi.

Kabar suku Asmat seolah menjadi kritik memilukan kepada semua program Kartu Indonesia Sehat dan infrastruktur yang selama ini dibanggakan. Kabar ini sekaligus mengkonfirmasi kemiskinan anak negeri yang terabaikan oleh kesibukan politik yang gaduh dan menghabiskan banyak anggaran.

Andaisaja mahar dan cost politik itu diarahkan untuk membangun puskesmas di pulau terpencil suku Asmat, atau untuk menyediakan beras dan membangun infrastruktur jalan buat mereka, maka nasib anak-anak suku Asmat tidak akan mati karena gizi buruk seperti sekarang. Dari pada untuk membeli gambar, baliho dan biaya media buat iklan dan asesoris pencitraan.

Seandainya dana saksi pemilu yang milyaran itu untuk membeli beras bagi anak-anak di daerah terpencil yang kelaparan, maka tak akan ada lagi busung lapar yang membunuh bayi dan anak-anak di negeri ini.

Fakta busung lapar bayi dan anak-anak suku Asmat yang merenggut puluhan nyawa membuat semua anak negeri ini menangis-pilu, sedih dan sekaligus marah. Karena terjadi di saat pesta demokrasi sedang menghambur-hamburkan begitu banyak anggaran.

Seandainya para bakal calon presiden rajin blusukan kesana, seandainya para calon bupati, walikota dan gubernur juga rajin menyapa mereka, seandainya para politisi partai menengok kesana, seandainya anggota DPR dan DPRD mengisi waktu reses mereka di sana, maka busung lapar tak akan menimpa anak-anak Asmat itu.

Banyak Asmat-Asmat yang lain. Mereka hidup terpencil dan jauh dari lokasi blusukan. Tak tersentuh kamera dan berita media. Mereka sedang berhadapan dengan nasib perut dan kesehatannya.

Kasus kurang gizi bayi-bayi Asmat mesti membuka mata negara untuk pertama, mendata dan mengidentifikasi masyarakat terpencil yang berpotensi kurang gizi dan kelaparan seperti suku Asmat. Kedua, membuat program khusus dan anggaran memadai untuk mengatasi mereka, tanpa syarat dan alasan.

Tapi, jumlah pemilih suku-suku itu terlalu sedikit. Tak signifikan suaranya untuk kepentingan pemilu. Hanya buang-buang waktu. Tak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan. Itung-itungannya defisit.

Begitulah kira-kira kalkulasi politiknya. Rakyat seringkali dilihat dari kekuatan jumlah pemilihnya. Bukan karena masalah dan kebutuhannya. Tidakkah amanah undang-undang adalah berlaku adil dan memeratakan kesejahteraan. Jika tidak sanggup, jangan pernah berniat jadi presiden, gubernur, bupati dan walikota. Sebab, rakyat bukan alat mainan demokrasi. Tetapi, mereka adalah amanah undang-undang untuk dijamin hak hidup dan kebutuhannya.

Demokrasi yang dibiayai negara dari pajak rakyat sedianya untuk melahirkan para anggota DPR-DPRD yang menyuarakan masalah dan kepentingan rakyat, dan para pemimpin yang bersedia menjadi pelayan untuk memakmurkan rakyat seringkali berubah arah menjadi instrumen yang melupakan, bahkan menyebabkan kemiskinan rakyat. Fakta kelaparan di suku Asmat seolah mempertanyakan sistem demokrasi yang berjalan selama ini. Ada yang perlu diperbaiki dan kembali diluruskan.

Sistem demokrasi kita telah mengakibatkan pertama, aksi palak memalak dalam pemilu atas nama mahar dan cost politik. La Nyalla dan Gerindra adalah kasus permukaan yang mengungkap adanya transaksi para calon kepala daerah dengan hampir, kalau tidak dikatakan semua, partai politik. Kedua, memancing para rentenir politik untuk ikut bermain mengundi nasib keberuntungan.

Ketiga, melahirkan para koruptor berdasi atau “white colour crimes” yang tak terkendalikan. Terbukti tidak kurang dari 304 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lebih dari  separo. Ini faktor sistem, bukan semata-mata moralitas personal. Sistem yang harus diperbaiki sebelum manusianya.

Negara yang selama ini menjadi tempat penjarahan banyak politisi bekerjasama dengan para rentenir berpotensi menimbulkan kebangrutan Indonesia. Akibatnya, pengangguran, kemiskinan dan bahkan kelaparan menjadi ancaman masa depan bangsa. Kasus busung lapar yang dialami suku Asmat hanya sebuah peringatan.

Demokrasi yang sangat liberal dan sarat transaksi haram ini sudah saatnya direvisi. Caranya? Tegakkan hukum. Tidak jalan, kembalikan pemilihan kepala daerah dan presiden kepada DPR dan DPRD. Tidakkah itu kembali ke sistem.lama yang pernah gagal?

Benahi DPR dan DPRD-nya. Berlakukan “fit and proper test” kepada setiap caleg yang didaftarkan oleh partai. Bentuk lembaga atau tim khusus yang kredibel dan punya integritas untuk menseleksi semua caleg. Dengan melibatkan KPK, Polisi, Kejaksaan, PPATK, akademisi, dokter, psikiater dan agamawan dalam lembaga atau tim seleksi caleg, ini akan menjadi langkah terobosan untuk menyaring caleg-caleg terbaik. Setelah itu kawal prosesnya dengan penegakan hukum yang tegas.

Teorinya, orang baik akan lahir dari lingkungan yang baik. Pemimpin yang lahir dari DPR-DPRD yang baik, maka pemimpin itu besar kemungkinan adalah orang-orang baik.

Demokrasi yang dalam prakteknya berbasis pada sistem yang baik, akan mampu memberi harapan dan optimisme bagi lahirnya para pemimpin yang ideal. Bukan para pemimpin yang sibuk membangun pencitraan dan mempersiapkan kelanggengan kekuasaannya. Sehingga bayi-bayi dan anak-anak di Kabupaten Asmat mendapat perhatian dan tidak dibiarkan mati kelaparan.

Jakarta, 18/1/2018

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

 

TAGS : Opini Tony Rosyid

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27981/Busung-Lapar-di-Tengah-Pesta-Demokrasi/