BIN Tak Ada Kepentingan Beli Senjata dengan Jumlah Besar, Lalu Siapa?
Logo Badan Intelijen Negara
Jakarta – Berdasarkan fungsi intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai tidak ada kepentingan untuk membeli atau mengimpor senjata dengan jumlah yang cukup besar.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, fungsi BIN hanya mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
“Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud panglima TNI bukan BIN,” kata Dasco, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (25/9).
Hal itu menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyampaikan ada institusi berencana mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia, dalam acara `Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017)
Jika institusi yang dimaksud adalah bukan BIN, lalu institusi mana yang dimaksud Panglima TNI untuk membeli 5000 pucuk senjata secara ilegal tersebut? Apalagi, rencana pembelian senjata itu mencatut nama Presiden Jokowi.
Atas dasar itu, Dasco mendesak agar institusi penegak hukum segera mengusut tuntas isu pengadaan senjata dengan jumlah yang cukup fantastis tersebut sebagaimana disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum,” tegas Anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto telah meluruskan terkait adanya pembelian 5000 pucuk senjata api tersebut. Wiranto telah berkoordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk merespon informasi upaya penyelundupan 5000 senjata api yang melibatkan lembaga non militer.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,” ujar Wiranto dalam keterangannya di kantor Menkopolhukam di Jakarta, Minggu (24/9).
TAGS : Menkopolhukam Wiranto Panglima TNI Penyelundupan 5000 Sejata
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin