Bangladesh Desak PBB Keluarkan Resolusi untuk Rohingya
Tenda para pengunsi Etnis Rohingya di Bangladesh (Foto: AN)
Bangladesh – Pemerintah Bangladesh mengusulkan pembentukan zona aman di Negara Rakhine Myanmar untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Rohingya Muslim, kata seorang anggota senior dewan penasihat Liga Awami Bangladesh yang berkuasa.
Zona tersebut nantinya di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), kata Mohammad Zamir, yang juga mantan duta besar.
“Pemerintah Bangladesh mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi atas penderitaan Rohingya yang terus meningkat. Amerika, China, Rusia, India dan negara-negara lain harus membantu dengan pola pikir positif dalam hal ini.”
Sementara itu, Menteri Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh Mofazzal Hossain Chowdhury Maya pada Sabtu mengatakan, pemerintah berencana mengalokasikan 2.000 hektar lahan di Cox`s Bazar untuk mengakomodasi arus masuk pengungsi Rohingya baru-baru ini.
Dalam kunjungan ke kamp pengungsi Teknaf Thana, ia menambahkan, pemerintah melakukan yang terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi.
Khaled Mahmud, seorang hakim distrik di Cox`s Bazar, mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan sebuah database biometrik dari semua pengungsi Rohingya yang memasuki Bangladesh. Sidik jari pengungsi akan dikumpulkan dalam satu database untuk memudahkan bantuan kemanusiaan yang masuk, tambahnya.
Zamir mengatakan proses pendaftaran harus dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), “karena Myanmar enggang mengakui dengan mengklaim, mereka tidak berasal dari Rakhine.
Sementara itu, Washington mengutuk Myanmar karena kekejaman yang dilakukan oleh tentara dan polisi perbatasannya terhadap minoritas Rohingya. Senat AS menuntut agar Myanmar mengizinkan masuknya pengamat PBB.
TAGS : Rohingya Myanmar Bangladesh PBB
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/21532/Bangladesh-Desak-PBB-Keluarkan-Resolusi-untuk-Rohingya/