Anggaran Pertahanan AS Resmi Jadi UU

Jakarta – Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan 2018, sebuah anggaran pertahanan senilai 700 miliar dolar (Rp9.428 triliun) yang berusaha meningkatkan kemampuan militer dan operasional.

RUU tersebut mencakup langkah-langkah seperti pembentukan Korps Angkasa Luar AS di dalam Angkatan Udara pada tahun 2019, kenaikan gaji 2,4 persen untuk pasukan, pembayaran khusus untuk situasi seperti pertempuran dan tugas berbahaya serta bonus untuk kontrak pendaftaran ulang.

Tindakan tersebut juga memungkinkan Pentagon untuk mendapatkan 90 jet tempur Lockheed Martin F-35 dan 14 kapal Angkatan Laut dari kontraktor pertahanan Huntington Ingalls, selain memberi otorisasi 12,3 miliar dollar untuk pertahanan rudal.

Selain itu, tindakan tersebut meminta reformasi proses perolehan Departemen Pertahanan dan meminta kontrak layanan diajukan melalui proses anggaran Pentagon untuk menentukan kebutuhan aktual dan pola pengeluaran.

“Dalam beberapa tahun terakhir, militer kita telah mengalami serangkaian pemotongan anggaran yang besar yang telah sangat mempengaruhi kesiapan kita, mengurangi kemampuan kita dan menempatkan beban berat pada kelompok perang kita,” kata Trump, bergabung dengan Wakil Presiden Mike Pence , Ketua Gabungan Kepala Staf Joseph F. Dunford, Sekretaris Pertahanan James Mattis , Ketua Umum Angkatan Bersenjata Mac Thornberry dan pejabat militer lainnya dan anggota kabinet senior.

“Perundang-undangan ini akan meningkatkan kesiapan kita, memperluas dan memodernisasi kekuatan kita serta membantu anggota layanan kita dengan alat yang mereka butuhkan untuk bertarung dan menang. Kita akan bertarung dan menang, tapi mudah-mudahan dengan ini kita tidak perlu bertengkar karena orang tidak akan ingin berkelahi dengan kami, “kata Trump.

Sementara NDAA menetapkan kebijakan Pentagon dan menetapkan jumlah pengeluaran militer untuk tahun fiskal 2018, namun NDAA tidak menyediakan dana. Sebuah tenggat waktu bagi Kongres untuk mengeluarkan anggaran federal dan tagihan alokasi sedang dibicarakan karena resolusi terus-menerus anggaran saat ini ditetapkan akan berakhir pada 22 Desember.

Pekan lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat mendengar kesaksian dari pejabat militer, termasuk Sekretaris Angkatan Udara AS Heather Wilson dan Ellen Lord, pejabat tinggi akuisisi Pentagon, tentang bagaimana mereka berusaha untuk melakukan reformasi dan mempercepat proses akuisisi badan tersebut.

Rata-rata, Departemen Pertahanan memberikan 1.800 kontrak per hari, selain 36.000 pesanan pengiriman dan tugas, kata Lord.

Rencananya adalah untuk mempercepat pemberian kontrak sekitar 50 persen dan untuk mendapatkan akuisisi baru dalam 210 hari, dengan tujuan akhir untuk merampingkan proses menjadi 180 hari.

Sementara anggaran NDAA 2018 secara substansial lebih tinggi daripada yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Barack Obama dan Kongres pada tahun 2016, pejabat militer mengatakan bahwa hal itu masih sangat tidak memadai dalam menangani semua hal yang harus dilakukan Departemen Pertahanan.

Kesenjangan antara kebutuhan militer dan anggaran saat ini telah menghasilkan persyaratan kesiapan yang tidak terpenuhi, ketidakmampuan untuk meningkatkan tenaga kerja atau mendapatkan sumber daya terbaru, pemeliharaan kendaraan dan pesawat yang tidak memadai serta investasi yang ditangguhkan pada program akuisisi dan pelatihan baru, kata pejabat militer.

TAGS : Trump Amerika Serikat

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26223/Anggaran-Pertahanan-AS-Resmi-Jadi-UU/