DPR Usul Bangun Bioskop Desa 1.000 Layar Bikin Gempar
WARTAWAN.ID – Topik DPR usul bangun bioskop desa 1.000 layar mendadak ramai diperbincangkan publik. Wacana tersebut langsung memicu banyak reaksi karena berbeda dibanding program pembangunan yang biasanya.
Sebagai informasi, usulan itu muncul dalam rapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, meminta pemerintah mempertimbangkan dukungan anggaran untuk pembangunan bioskop desa sekaligus memberikan insentif fiskal bagi rumah produksi kecil atau PH daerah.
Menurut Rahmawati, industri film Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar, terutama di daerah. Banyak sineas lokal mampu membuat karya berkualitas dengan cerita yang dekat dengan budaya masyarakat. Namun persoalan utama selama ini ada pada distribusi dan akses layar bioskop yang masih terpusat di kota besar.
Karena itu, DPR menilai pembangunan bioskop desa bisa menjadi solusi untuk membantu rumah produksi kecil agar tetap hidup dan berkembang.
Soal DPR usul bangun bioskop desa 1.000 layar bikin gempar bukan tanpa alasan. Selama ini bioskop identik dengan pusat perbelanjaan modern di kota besar.
Sementara masyarakat di banyak daerah masih sangat terbatas mendapatkan akses hiburan layar lebar. Di beberapa wilayah, warga bahkan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk menonton film di bioskop.
Situasi itu membuat pengalaman menikmati film di layar besar masih belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia.
Rahmawati menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi perfilman nasional. Menurutnya, film daerah yang mengangkat budaya lokal sering kali tidak mendapat ruang cukup untuk berkembang karena terbatasnya akses distribusi.
Padahal, banyak film lokal dinilai punya kualitas cerita yang kuat dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Jika mendapatkan ruang tayang lebih luas, film-film daerah disebut berpotensi memperkenalkan budaya Indonesia ke level nasional bahkan internasional.
Karena itulah pembangunan bioskop desa dianggap bukan sekadar proyek hiburan, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.
Usulan tersebut langsung menarik perhatian publik di media sosial. Banyak netizen mengaku terkejut karena wacana pembangunan bioskop desa muncul di tengah dominasi platform streaming digital seperti Netflix, Disney+, dan layanan video online lainnya.
Sebagian masyarakat mendukung penuh gagasan itu karena dianggap bisa membuka peluang baru bagi sineas daerah. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas pembangunan bioskop desa di era digital seperti sekarang.
Ada yang menilai pemerintah sebaiknya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu sebelum membangun bioskop desa. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hiburan dan ruang budaya tetap penting untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.
Terlepas dari pro dan kontra tersebut, usulan ini memang berhasil membuat publik penasaran. Banyak orang mulai membayangkan seperti apa konsep bioskop desa nantinya jika benar-benar direalisasikan pemerintah.
Selain menjadi tempat menonton film, bioskop desa disebut berpotensi menjadi pusat kegiatan komunitas. Tempat itu bisa digunakan untuk festival budaya, pemutaran film edukasi, acara diskusi kreatif, hingga promosi wisata lokal.
Jika konsepnya matang, keberadaan bioskop desa juga dapat menggerakkan ekonomi kecil di sekitarnya. Pedagang makanan ringan, UMKM lokal, hingga pelaku usaha kreatif bisa ikut mendapatkan dampak positif dari aktivitas bioskop tersebut.
DPR juga menilai bioskop desa bisa membantu pemerataan industri film nasional yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem, Rico Sia, menyarankan agar rumah produksi kecil mulai aktif membangun komunikasi dengan pengelola bioskop atau exhibitor sebelum memproduksi film.
Menurut Rico, kerja sama sejak awal bisa membantu sineas memahami kebutuhan pasar sekaligus memperbesar peluang film mereka mendapatkan jadwal tayang.
Namun pandangan tersebut mendapat respons dari perwakilan rumah produksi Black & White Pictures. Mereka menyebut akses komunikasi dengan jaringan bioskop besar saat ini masih belum mudah bagi PH kecil.
Banyak rumah produksi daerah disebut kesulitan masuk ke jaringan distribusi film nasional. Akibatnya, karya mereka sering kali hanya beredar terbatas dan tidak mampu menjangkau penonton luas.
Situasi itulah yang membuat usulan bioskop desa dianggap cukup masuk akal sebagai jalur distribusi alternatif. Dengan adanya layar tambahan di daerah, film-film lokal berpotensi memiliki ruang tayang sendiri tanpa harus bersaing ketat di bioskop komersial besar.
Selain membahas pembangunan bioskop desa, DPR juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, menilai regulasi lama sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri film modern. Perubahan teknologi digital dan pola distribusi konten dinilai membuat aturan perfilman perlu diperbarui.
Menurutnya, revisi undang-undang penting agar industri film nasional memiliki payung hukum yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Meski ramai diperbincangkan, pembangunan 1.000 layar bioskop desa masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Pembahasan APBN 2027 sendiri masih akan berlangsung dalam beberapa tahap ke depan.
Pemerintah nantinya perlu mengkaji banyak hal sebelum merealisasikan program tersebut, mulai dari anggaran, lokasi pembangunan, sistem pengelolaan, hingga keberlanjutan operasional bioskop desa.
Namun satu hal yang pasti kabar DPR usul bangun bioskop desa 1.000 layar yang bikin gempar sudah berhasil menarik perhatian publik dan membuka diskusi baru soal masa depan industri film Indonesia.
Jika benar direalisasikan dengan konsep yang matang, bioskop desa bukan hanya bisa menjadi tempat hiburan masyarakat, tetapi juga ruang tumbuh bagi sineas lokal dan budaya daerah yang selama ini belum banyak mendapat panggung nasional.