Take a fresh look at your lifestyle.

Politikus PDIP Sebut Kepolisian dan Kejaksaan Lebih Bisa Menahan Diri

0 5
Politikus PDIP Sebut Kepolisian dan Kejaksaan Lebih Bisa Menahan Diri

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu ‎mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) yang mengungkap rencana penetapan tersangka di masa politik seperti Pilkada Serentak 2018.

Politikus PDIP ini heran mengapa lembaga antikorupsi ‎baru mengumumkan para kepala daerah sebagai tersangka saat mencalonkan diri kembali.

“Pertanyaannya kemana KPK kemarin. Kok baru sekarang. Tahap verifikasi dimana? Kita mengelola negara bukan mau menang-menangan,” ungkap Masinton dalam diskusi bertajuk Korupsi, Pilkada, dan Penegakan Hukum di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Masinton sendiri tak mempermasalahkan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, kata Masinton, Kepolisian dan Kejaksaan lebih bisa menahan diri untuk menunda proses hukum para kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Masinton pun menilai ‎permintaan Menko Polhukam Wiranto‎ untuk menunda proses hukum sekedar imbauan.  

“Penegakan hukum dalam korupsi ini kan bukan cuma KPK. Kepolisian, kejaksaan juga, tapi kepolisian dan kejaksaan bisa menahan diri. Menunda bukan berarti menghentikan.‎ Supaya tidak disebut nanti KPK bermain politik,” kata Masinton.

Pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 oleh KPK, dinilai Masinton, membuat gaduh berlangsungnya pesta demokrasi. Masinton menyampaikan hal itu sekaligus mengkritisi ‎pernyataan Ketua KPK Agus Rahadjo yang menyebut ada beberapa calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 yang bakal menjadi tersangka. Menurut Masinto, KPK tak perlu memberikan pengumuman itu.

“Di Hong Kong tidak rempong begini. Komisi anti korupsi Hong Kong itu kalau mau mengumumkan tersangka tidak pernah di-publish-publish. Ini baru akan saja sudah publish sementara ada momen politik,” ucap dia.

Pada kesempatan ini, Masinton juga mengkritik KPK soal indeks persepsi korupsi yang menurutnya anjlok. Menurut Masinton, indeks persepsi itu menunjukan KPK tidak melakukan perbaikan sistem untuk mencegah korupsi.

“Kemarin dirilis Transparansi Internasional stuck angka 37 rangking 96 anjlok dari sebelumnya 90.‎Pemberantasan itu kan bukan melulu penindakan. Penindakan kan di hilir, tapi hulunya tidak diberesin. Pencegahan juga bagian dari kerja KPK. Pimpinan sekarang melakukan itu (penindakan) terus, dan omongannya salah terus,” tandas Masinton.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam kesempatan yang sama langsung menyangkal pernyataan Masinton tersebut. Ditegaskan Abraham, KPK selama ini selalu mengikuti penindakan dengan perbaikan sistem di institusi atau lembaga terkait.

Selama ini, kata Abraham, di KPK ada program memperbaiki integritas generasi muda untuk mencegah korupsi ke depannya. Namun, kata Abraham, media lebih sering mengangkat tindakan represif.‎‎

“Kita merubah sistem dengan pengintegrasian penindakan dengan perbaikan sistem dan Alhamdulillah sekarang bisa dicek,” tegas Abraham

TAGS : Masinton Pasaribu KPK PDIP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/30745/Politikus-PDIP-Sebut-Kepolisian-dan-Kejaksaan-Lebih-Bisa-Menahan-Diri/

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments