Pesan KPK untuk Tahun Politik: Biarkan Rakyat Bebas Memilih Tanpa Transaksi
Ilustrasi pemilu
Jakarta – Tahun 2018 yang sebentar lagi akan disongsong disebut sebagai tahun politik. Ada sekitar 171 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegagaskan, setiap pihak seharusnya memiliki komitmen untuk menekan sekecil apapun potensi korupsi. Tak terkecuali money politic dalam setiap tahapan pemilihan.
“Kalau kita mau konsekuen dengan menekan setiap potensi sekecil apapun korupsi, maka semua tahapan mulai proses Pilkada atau dari pendaftaran sampai pelantikan harus menekan money politics,” ungkap Saut saat dikonfirmasi, Sabtu (30/12/2017).
Bukan tanpa sebab hal itu disampaikan Saut. Menurut Saut, masyarakat dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya tanpa prilaku transaksional.
“Biarlah rakyat memilih dengan bebas jangan diatur-atur dengan prilaku transaksi,” tegas Saut.
Gelaran Pilkada serentak tahun 2018 ini disebut sebagai batu loncatan untuk persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019. Setiap Parpol mengusung calon-calon kepala daerah yang nantinya dapat meraup suara di Pileg dan Pilpres 2019 terutama di daerah-daerah lumbung suara.
Selain sisi politik, kemenangan di Pilkada juga penting untuk mengumpulkan finansial lantaran masih tingginya biaya politik di Indonesia. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan melalui mahar politik terhadap calon kepala daerah yang bakal diusung atau dengan menyelewengkan anggaran daerah.
Dengan demikian, tak tertutup kemungkinan korupsi di daerah yang sudah marak beberapa tahun belakang tidak surut di tahun 2018. Sepanjang 2004 hingga 2017 tercatat terdapat 65 bupati atau wali kota dan 12 gubernur yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah tersebut belum termasuk anggota DPRD tingkat I dan II.
Saut berpesan kepada para kandidat yang bakal bertarung untuk bertarung dengan sumber daya yang dimiliki dan tidak tergantung dengan orang lain. Dikatakan Saut, seorang pemimpin harus bebas dari keterkaitan agar dapat mengelola daerah dengan penuh keberanian.
“Jalan amannya ialah buang ketergantungan . Sementara pada pemilih jangan memilih karena silau di permukaan. Jangan karena janji-janji yang tidak realistis yang tidak membangun kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Atau kalau tidak kita hanya keluar dari satu lubang masuk ke lubang lain. KPK akan tetap pada lini pencegahan dan penindakan yang dimiliknya pada proses pilkada serentak 2018/2019 ini,” tandas Saut
TAGS : KPK Pilkada Pilpres Pilgub Pemilu
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin