Ketika Ibadah Gereja di Depan Istana Negara

Jakarta – Ketika kebebasan untuk menjalankan ibadah bagi umat beragama dilarang, maka apakah pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama masih relevan?

Misalnya, jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi saat ini kembali menggelar ibadah di seberang Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sudah lima tahun, sejak 2012 yang lalu mereka menuntut kebebasan untuk melaksanakan ibadah.

Kali ini, ibadah tersebut kembali digelar sebagai bentuk tuntutan jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kepada pemerintahan Presiden Jokowi terkait larangan melaksanakan ibadah di Gereja yang sudah mengantongi izin pendirian rumah ibadah.

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, pelaksanaan ibadah tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012 yang lalu. Namun, pemerintah seolah mengabaikan terhadap adanya larangan pelaksanaan ibadah tersebut.

“Kenapa kami melakukan ibadah di sini, karena dua gereja kami yang sah, yang mengantongi izin pendirian rumah ibadah,” kata Bona, di depan Istana Negara, Minggu (9/7).

Padahal lanjut Bona, izin pendirian rumah ibadah sudah memiliki dasar hukum yang kuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sampai di tingkat Mahkamah Agung.

“Bahkan ada keputusan dari Ombudsman dalam kasus GKI Yasmin, tapi ternyata diabaikan oleh wali kota Bogor maupun pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.

Meski pelaksanaan ibadah sudah dilakukan ratusan kali di depan Istana sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Jokowi, kata Bona, hingga saat ini jemaat GKI Yaskim dan HKBP Filadefia masih tidak bisa melaksanakan ibadah.

“Kami mengingatkan siapapun Presidennya bahwa mereka punya tanggungjawab konstitusional untuk memastikan bahwa kepala daerah akan mengikuti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” terangnya.

TAGS : Presiden Jokowi Ibadah Depan Istana HKBP Filadelfia

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/18580/Ketika-Ibadah-Gereja-di-Depan-Istana-Negara/