Fahri Minta MKD DPR Dalami Motif Politik di Balik Kasus Novanto
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta untuk mendalami adanya dugaan tekanan dan negosiasi dari elite politik dan penegak hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/11). Menurutnya, pemeriksaan MKD tentunya akan bermakna untuk mengetahui pandangan dari Novanto terkait kasus hukum yang sedang dihadapi saat ini.
Kata Fahri, MKD perlu mendalami soal-soal lain yang sedang dihadapi Novanto. Sebab, apapun MKD adalah lembaga yang melihat persoalan tidak saja dalam perspektif hukum yang belum selesai, tetapi juga perspektif etika.
“Misalnya apakah Novanto mendapat tekanan dan negosiasi oleh elite politik atau penegak hukum tertentu. Sebaiknya itu didalami juga,” kata Fahri.
Sebab, kata Fahri, persoalan yang dihadapi Novanto saat ini cukup kental politiknya. Sementara, untuk kasus hukumnya dinilai tidak terlalu kuat.
“Karena konstruksi hukumnya lemah dan sudah terbukti dibebaskan oleh praperadilan yang lalu,” terang Fahri.
“Dan kemungkinan juga akan bebas di praperadilan yang akan datang, tetapi nuansa politiknya justru akan terungkap. MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik di balik kasus ini,” tegasnya.
Diketahui, rombongan MKD DPR RI menyambangi kantor KPK, Kamis (30/11) pagi. Mereka datang untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto atas tuduhan pelanggaran kode etik.
Mereka yang hadir di markas lembaga antirasuah yakni, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua MKD Syarifuddin Suding, Anggota MKD Maman Imanulhaq dan Agung Widyantoro.
Sebelumnya, Novanto telah lebih dahulu tiba. Mengenakan rompi tahanan KPK, Novanto juga bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan awak media. Termasuk soal agenda pemeriksaannya oleh MKD DPR RI.
TAGS : Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP KPK Golkar
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25595/Fahri-Minta-MKD-DPR-Dalami-Motif-Politik-di-Balik-Kasus-Novanto/